Depok, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Depok, Yuni Indriany mengungkapkan potensi dari setu-setu yang ada di Depok untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, setu yang ada di Depok memiliki potensi dari sisi pariwisata dan UMKM.
Dalam upayanya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif melalui usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kota Depok, kata Yuni setu bisa digali potensinya.
Baca: Indah Rusmiati: Tanam 1 Juta Pohon Jaga Kelestarian Alam
"Setu, khususnya yang ada di wilayah Sawangan dan Bojongsari, seperti setu pengasinan dan setu tujuh muara jika dikembangkan jadi pariwisata itu bagus. Dipermudah aksesnya dan dirapihkan setunya, sehingga orang bisa berwisata ke sana. Apalagi kalau di sekelilingnya di tata rapih untuk UMKM, tentu ini bisa mengembangkan UMKM masyarakat juga," kata Yuni di sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Depok, Senin (16/1)
Karena setu bagian dari tata kelola Provinsi, Yuni berharap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Depok, seperti Rizky Apriwijaya mau memperjuangkan anggaran untuk pengembangan setu-setu di Depok sebagai sektor pariwisata dan pengembangan UMKM.
Yuni menekankan penting semangat optimisme meski Kota Depok tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi untuk di kelola menjadi PAD.
“Kita tidak bolehberkecil hati, malahan harus optimis dengan keterbatasan yang ada, kita bisa menumbuhkan sektor ekonomi kreatif, UMKM,” kata Yuni.
Lebih lanjut, Yuni menjelaskan keuntungan letak geografis Kota Depok yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Ia menilai hal itu sebagai keunggulan untuk memasarkan Pariwisata dan produk UMKM dengan sangat baik.
Perbatasan dengan kota-kota besar Ini menjadi keunggulan bagi Kota Depok. Dengan mengembangkan potensi pariwisata, penggiat UMKM bisa mendistribusikan produk mereka ke daerah-daerah kota penyangga Ibukota,” kata politisi PDIP itu.
Ia pun mendorong agar sektor UMKM dapat menjadi prioritas utama dalam pembinaan dan intervensi APBD, di samping Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Tirta Asasta yang dimiliki Kota Depok.
“Tentu kita ingin UMKM di Depok dapat naik kelas, maka perlu pelatihan dan pembinaan yang menggunakan APBD,” tegasnya.
Baca: Komisi A DPRD DIY Desak Pemda Kebut Vaksinasi Remaja
Anggota DPRD yang berasal dari Dapil Kota Depok VI (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) ini juga memastikan akan mengawal Janji Walikota dan Wakil Walikota Depok, yakni program mencetak 5.000 Wirausaha Baru (WUB) dan 1.000 perempuan pengusaha.
“Yang kami harapkan program ini tepat sasaran, mereka yang mengikuti program ini adalah orang-orang yang benar-benar niat untuk menjadi WUB dan perempuan pengusaha,” harap Yuni.
Sebab, Yuni menegaskan bahwa program tersebut menelan APBD Kota Depok yang tidak sedikit. Sehingga, diharapkan pelaksanaan sampai out put-nya dari harus jelas dan membawa kemaslahatan bagi Kota Depok.
