Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Diketahui, Sirekap justru dianggap telah menimbulkan masalah pasca pencoblosan.
Menurut Mahfud, tidak hanya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang mempersoalkan Sirekap tersebut, tetapi juga masyarakat pada umumnya.
Karena hal itu, ia pun menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit forensik digital dengan melibatkan pihak independen.
Bahkan, ia juga menyesalkan, mengapa terjadi amburadul pada sistem Sirekap tersebut.
Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di kawasan Kramat 6, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (20/2/2024).
"Jadi itu supaya diaudit benar, itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu?" sesal Mahfud.
Mahfud juga keheranan, alasan Sirekap yang sudah menggunakan teknologi tetap memiliki kesalahan yang beragam.
Salah satunya ada kesalahan input data suara.
Berkaca dari hal itu, Mahfud juga menyarankan perbaikan dari sistem server KPU.
"Kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu, perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap, dan sistem data server KPU-nya sekalian," ungkap Mahfud.
Lebih lanjut, ia juga tak sependapat jika KPU melibatkan pihak berwenang dalam melakukan audit forensik digital.
Menurutnya, seharusnya KPU melibatkan pihak independen bukan berwenang.
Pasalnya, menggunakan pihak berwenang, Mahfud menilai malah semakin menimbulkan kecurigaan karena bisa saja lembaga berwenang berasal dari pemerintah.
"Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini," ujar Mahfud. "Nah (semestinya) lembaga independen, kemudian lembaga-lembaga yang memang bekerja di bidang IT itu kan banyak yang menawarkan diri (melakukan audit forensik)," pungkas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan, KPU dianggap bertanggung jawab atas masifnya kesalahan input data perolehan suara capres-cawapres di dalam Sirekap.
Kesalahan input itu menimbulkan "penggelembungan suara" pasangan calon capres-cawapres, karena data numerik Sirekap menampilkan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir C1 plano di TPS.
