Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran.
Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Bambang Sutriyono, melalui Sekretaris DPC Donny Bayu Setiawan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Menurutnya, hak pilih langsung merupakan bagian penting dari demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Efisiensi bukanlah alasan untuk menghilangkan hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Itu adalah prinsip demokrasi yang tidak boleh dikompromikan," ujar Donny menyampaikan sikap Ketua DPC.
Ia juga menilai bahwa persoalan pemborosan anggaran dan maraknya praktik politik uang dalam Pilkada harus dilihat secara jujur dan mendasar. Menurutnya, praktik politik uang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab partai politik, salah satunya melalui fenomena mahar politik yang membuat biaya kontestasi Pilkada menjadi mahal.
"Praktik mahar politik membuat biaya Pilkada tinggi dan membuka ruang terjadinya politik uang. Ini menjadi evaluasi penting bagi partai politik," jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik, maka secara tidak langsung praktik politik uang dapat ditekan.
Terkait efisiensi anggaran, PDI Perjuangan Bojonegoro justru mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu DPRD atau DPR. Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih efisien dalam tahapan penyelenggaraan, meskipun tetap ada kebutuhan anggaran tersendiri seperti pencetakan surat suara.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
"Kalau memang tujuannya efisiensi, Pilkada serentak dengan Pemilu legislatif justru lebih tepat," tambah anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.
Donny menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan buah perjuangan reformasi yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa.
"PDI Perjuangan akan tetap berdiri menjaga demokrasi dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung," pungkasnya
