Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan dalam penentuan jadwal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif 2024, hendaknya seluruh pihak terkait tak terlalu menitikberatkan pada persoalan biaya.
Sebab, menurut Cornelis, demokrasi memang mahal biayanya.
Baca: Junimart Minta KPU Matangkan Kesiapan TI Jelang Pemilu
Hal itu dikatakan Cornelis ketika Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, baru-baru ini.
"Jadi, pekerja-pekerja di lapangan dalam proses pemilu, hendaknya diberi upah sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional). Jangan sampai dibawah UMR," ujar Cornelis.
Sebab, lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, seluruh anggota DPR terpilih melalui Pemilu yang diurus oleh para petugas lapangan.
Jadi tak masuk akal, bila DPR memberi upah seadanya kepada para petugas pemilu di lapangan
Baca: Junimart Dorong KPU Realisasikan Penyerderhanaan Surat Suara
"Kalau bisa kita kasih (uang) besar, kasih besar saja. Zaman Soeharto dulu ketika Pemilu berlimpah duit. Saksi itu dibayar oleh pemerintah," ungkap Cornelis.
"Maka saya usul pada pak Mendagri, agar saksi dibayar oleh negara. Zaman pak Harto dulu begitu, padahal kita masih Negara miskin kala itu. Sekarang khan kita sudah agak maju, jadi boleh lah," tambah Politikus asal Kalbar itu.
