Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah dari PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering menegaskan, sikap partainya menolak skema Pilkada tidak langsung karena dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
“Ya pasti menolak. Sikap partai sudah jelas. Perintah partai itu lurus ke bawah, tidak perlu dikomentari atau diulas lagi. Kalau A ya A,” kata Yohanes Freddy Ering, menanggapi sikap elite PDIP yang secara terbuka menolak wacana tersebut, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Melalui pilkada langsung, masyarakat dilibatkan secara penuh dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Kedaulatan rakyat itu tercermin dalam pemilihan langsung. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus terlibat langsung dalam proses demokrasi, termasuk mencoblos,” ujarnya.
Ia menilai, pilkada langsung juga merupakan bagian dari amanat reformasi yang tidak boleh ditarik mundur.
Reformasi, kata dia, salah satunya bertujuan memperkuat peran rakyat dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.
“Ini bagian dari pelaksanaan reformasi dan perwujudan amanat reformasi itu sendiri,” tegasnya.
Ia menegaskan, jika pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, maka konsekuensinya ialah berkurangnya peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah, yang pada akhirnya mengikis prinsip kedaulatan rakyat.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
“Kalau pilkada tidak langsung, itu sama saja menghilangkan kedaulatan rakyat. Itu bisa dipastikan,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana pilkada tidak langsung kembali mencuat di tingkat nasional dan memicu perdebatan publik.
Sejumlah pihak menilai skema tersebut lebih efisien, namun di sisi lain menuai kritik karena dinilai mundur dari semangat demokrasi langsung yang telah berjalan sejak era reformasi.
