Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan berkomitmen menjaga hak konstitusional masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung tanpa hambatan biaya politik yang tinggi.
Fuad menilai, sistem pemilihan langsung merupakan pencapaian demokrasi yang harus dipertahankan karena memungkinkan lahirnya pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kekuatan logistik.
Baca: Ganjar: Pemimpin Tidak Bisa Hanya Asal Kerja
Ia mengkhawatirkan perubahan sistem hanya akan menggeser arah pertanggungjawaban pemimpin dari rakyat ke meja legislatif.
"Kami dari PDI Perjuangan berharap agar hak masyarakat itu jangan dikebiri. Karena kalau pemilihan dikembalikan lewat DPRD, nanti kita tidak akan berbicara tentang kapasitas calon pemimpin, tetapi berbicara tentang kapasitas 'isi tas' calon pemimpinnya," ujar Fuad dengan tegas, Rabu (21/1/2026).
Legislator muda Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini menambahkan bahwa sistem pemilihan melalui DPRD berpotensi besar melahirkan praktik transaksional yang merugikan kepentingan publik dalam jangka panjang.
"Kepala daerah tersebut nantinya akan merasa bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat. Fokus utamanya bukan lagi kepentingan masyarakat. Potensi korupsinya akan besar karena rawan menjadi kongkalikong antara pemimpin dengan anggota dewan," imbuhnya.
Baca: Megawati Soekarnoputri Kunjungi Kantor Baru Megawati Institute
Sebagai solusi atas isu mahalnya biaya Pilkada langsung, Politisi muda PDI Perjuangan menawarkan transformasi digital melalui sistem e-voting.
Menurutnya, efisiensi anggaran pemerintah dapat dicapai tanpa harus merampas hak suara rakyat, terutama generasi muda yang memiliki persentase pemilih tertinggi.
"Jika kendalanya adalah besarnya anggaran, sebenarnya bisa disiasati dengan sistem e-voting. Sistemnya tetap pemilihan langsung, namun dilakukan secara online. Dengan begitu, efisiensi tercapai dan rakyat tetap memiliki hak kedaulatan penuh untuk menentukan sosok pemimpinnya," pungkas putra mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tersebut.
