Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko berharap Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang mendua dan tidak membeda-bedakan terkait pilkada serentak.
"Jangan mendua artinya begini, ketika pilkada jalan, pilkades nggak boleh, padahal sama-sama nih sama-sama punya hak politik, memang kalau pilkada ada partainya. Jadi pilkades nggak boleh, pilkadanya boleh," kata Budiman di Jakarta, Selasa (22/9).
Baca: Budiman Sudjatmiko: Bangun Desa dan Indonesia Dengan Data
Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia itu yakin Presiden Jokowi mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh tokoh dan ormas, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.
"Saya pikir gini Pak Jokowi kan kemarin mempertimbangkan masukan masukan dari Muhammadiyah NU dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir Pak Jokowi menimbang," ujar Budiman.
Namun demikian, kata Budiman, dia menegaskan agar pemerintah memberikan sinyal yang fiks dan tidak mendua.
"Hanya saja memang di sini pemerintah harus memberikan sinyal yang fiks, jangan mendua," jelasnya.
Baca: Arief Budiman & Budiman Sudjatmiko, Ketika 27 Juli 1996
Menurut Budiman, virus COVID-19 tidak akan memilih siapa yang kena, baik pemilih yang akan datang ke lokasi TPS pilkades maupun pilkada.
"Jadi menurut saya harusnya jelas, nggak boleh ada diskriminasi juga pada orang kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan orang desa," imbuhnya.
