Jakarta, Gesuri.id - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan mendekati hari pencoblosan Pemilu 2019 tak dipungkiri akan semakin banyaknya penyebaran informasi hoaks yang menyerang paslon Capres nomor urut 01 yang harus diwaspadai.
Menurut Budiman, hoaks memiliki pola yang terstruktur, diulang-ulang, dan mengaduk-aduk emosi dan kepercayaan seseorang. Sebab, informasi menyesatkan dengan tujuan tertentu tersebut, memang didesain dengan menggabungkan kecanggihan teknologi informasi dengan psikologi.
Baca: Hoaks dan Fitnah Harus Diluruskan untuk Hindari Perpecahan
"Mereka menyasar orang tidak sabar," ujarnya dalam diskusi Gerakan Tangkal Hoaks, di Rumah TKN, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).
Politisi PDI Perjuangan ini pun memaparkan bahwa, Cambridge Analitycal telah memetakan tipe-tipe seseorang melalui data-data yang diperolehnya. Tidak hanya dari Facebook namun juga dari akun Twitter. Dengan pemetaan tersebut, maka penggunaan hoaks dapat disesuaikan sehingga dapat mencapai sasaran.
"Kalau dibiarkan dapat seperti di Suriah. Berhasil dengan mudahnya mengatas namakan kepentingan rakyat. Dipicu lagi, mendekati yang tidak memiliki kemampuan," paparnya.
Lebih lanjut, Juru Bicara TKN Dini Shanti Purwono mengatakan bahwa mekanisme penyebaran hoaks ini selalu berulang dan terjadi secara parsial. Terutama mengenai persoalan ekonomi.
"Mereka berbicara utang negara, tapi GDP tidak dibahas. Itu disembunyikan. Fokus melihat pada utang saja. Menteri dan partai koalisi menjadi terkena dampaknya," ujar Dini.
Dini menuturkan, terdapat dua tujuan penyebar berita bohong. Pertama, menjatuhkan reputasi pemerintah. Dan kedua, menjatuhkan reputasi penyelenggara pemilu.
Baca: Santri Jadi Barisan Terdepan Tangkal Berita Hoaks
Oleh karena itu, katanya, masyarakat perlu menganalisis terlebih dahulu sebelum menyimpulkan informasi yang didapat. Pihaknya juga terus melakukan upaya mitigasi bersama masyarakat.
Di antaranya dengan memberikan cap atau stempel hoaks atau fitnah terhadap selebaran-selebaran yang tidak benar. Dengan stempel tersebut diharapkan masyarakat menyadari bahwa informasi tersebut tidak benar.
