Ikuti Kami

Jokowi Beberkan Mekanisme Kartu Pra Kerja

Jokowi menyebut ada pembatasan kuota bagi pemegang Kartu Pra Kerja yang menjadi program barunya itu. 

Jokowi Beberkan Mekanisme Kartu Pra Kerja
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2019). Festival Satu Indonesia digelar untuk memberikan pengalaman baru bagi anak muda mengenai kampanye yang positif, kreatif dan menyenangkan.

Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada pembatasan kuota bagi pemegang Kartu Pra Kerja yang menjadi program barunya itu. 

Namun, dia memastikan jika jumlahnya akan berskala besar setiap tahunnya.

Baca: Hasto Pastikan Kartu Pra Kerja Cocok untuk Para Milenial

"Ini nanti ada jumlahnya, jadi setahun kita hitung dua juta ya dua juta, atau satu juta itu, ditraning itu kemampuan kita dihitung. Ini kan dihitung berdasarkan kemampuan di APBN. Jumlahnya tertentu juga, tapi yang jelas jutaan bukan ratusan ribu tapi jutaan. Ini yang gede itu," papar Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Festival Satu Indonesia di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3). 

Jokowi mengatakan, program Kartu Pra kerja ini memang ditujukan untuk memajukan sumber daya manusia (SDM). Apalagi, Jokowi berjanji akan fokus membangun SDM jika kembali terpilih menjadi Presiden RI.

Pembangunan SDM itu bertujuan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Menurut Jokowi, kunci untuk memenangi persaingan antar negara adalah dengan pembangunan manusianya.

"Bagaimana kita mau tarung di kompetisi dengan negara lain kalau SDM kita skillnya kurang. Kalau SDM premium kita tidak melimpah," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga tidak ingin Indonesia terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, middle income trade. Pasalnya, menurut dia, banyak negara yang mengalami tak dapat naik level ke negara maju.

"Karena terjebak pada infrastruktur yang tidak siap. SDM yang tidak siap. Ini yang harus kita ambil sebagai pengalaman," ungkapnya.

Dia juga menepis jika program barunya itu bisa merugikan keuangan negara. Dia menjelaskan, program ini lebih ditujukan agar para lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi dapat mengikuti pelatihan. Dengan dibantu oleh BUMN, swasta, hingga kementerian yang ikut melatih para pemegang kartu tersebut.

"Jadi yang pegang ini ya kan waktu ikut traning dapat insentif honor. Kalau traningnya selesai belum dapat pekerjaan, diberikan insetif honor sampai waktu tertentu bisa 6 bulan," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

Baca: Kartu Pra Kerja Tidak Bebani APBN, Ini Penjelasannya

Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun. "Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3).

Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran

Quote