Pontianak, Gesuri.id - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang diusung oleh PDI Perjuangan siap menjalankan Program (TORA) Tanah Objek Reforma Agraria dari pemerintah pusat untuk memberikan status kepemilikan hak terhadap penggunaan lahan bagi masyarakat di pedalaman.
Menurut calon Gubernur nomor urut 2 itu, salah satu indikator kemiskinan adalah kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan lahan oleh masyarakat.
Baca: Presiden Minta Sertifikasi Tanah Jangan Berbelit-belit
"Indikator kemiskinan sendiri di tingkat pusat belum mendapatkan kata sepakat, karena saya 2 periode di DPR RI, jadi saya tahu. Salah satu yang menjadi indikator kemiskinan adalah kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan lahan," ucap Karolin ketika menjawab pertanyaan dari pasangan calon gubernur nomor urut tiga, Sutarmidji dan Ria Norsan dalam Debat Pilgub di Pontianak, Kamis (21/6).
Bupati Landak yang telah cuti masa kampanye itu menjelaskan, faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di daerah adalah masih banyaknya ditemukan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung dan tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan lahan.
"Bagaimana masyarakat kita tidak miskin, masyarakat kita masih banyak yang hidup di wilayah hutan lindung sehingga tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah dan lahan tersebut," katanya.
Karolin-Gidot telah berkomitmen memanfaatkan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dari pemerintah pusat untuk memberikan hak milik atas lahan milik masyarakat.
Baca: Cegah Sengketa, Sertifikasi Tanah Terus Dipercepat
"Kami berkomitmen untuk memanfaatkan Program Tanah Objek Reforma Agraria dari Jokowi bagi masyarakat kita yang tinggal di pedalaman," ucap Karolin.
