Jakarta, Gesuri.id - Sejumlah pihak mendorong agar aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU RI untuk dilakukan audit forensik. Kali ini, dorongan untuk melakukan audit forensik disuarakan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.
Mahfud mendesak aplikasi Sirekap untuk dilakukan audit secara forensik oleh lembaga eksternal dan independen. Mahfud menekankan, audit penting dilakukan agar menjadi pembelajaran penyelenggara pemilu untuk bisa menyajikan data digital secara baik.
"Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Mantan Menko Polhukam itu menilai, permasalahan yang terjadi di dalam Sirekap karena KPU RI tidak memiliki pekerja yang memang ahli di bidang teknologi.
"Ya itulah salah satu masalah di kpu, menurut saya orang-orang di KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang mengendalikan karena mereka tidak bisa dan tidak paham," tegas Mahfud.
"Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu (server) sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi," sambungnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengimbau agar KPU bersikap transparan dalam melakukan audit forensik tersebut. Sehingga, masyarakat bisa kembali percaya dengan Sirekap yang diklaim menjadi alat bantu hitung Pemilu 2024.
"Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya, oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik, audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap di persentasikan," pungkas Mahfud.
