Jakarta, Gesuri.id - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan hak angket DPR tidak bisa membatalkan hasil pemilu meski dapat memberikan sanksi politik yang bisa berujung kepada pemakzulan presiden.
"Tergantung pada konfigurasi politiknya," kata Mahfud, baru-baru ini.
Beberapa waktu lalu dalam cuitannya, Mahfud memberikan pemantik materi soal cara menyelesaikan kekisruhan di Pemilu 2024. Menurutnya, minimal ada 2 jalur resmi untuk selesaikan kekisruhan Pemilu 2024.
Pertama, lewat jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat membatalkan hasil pemilu jika terpenuhi bukti dan hakim MK berani membuat keputusan.
Keduanya melalui jalur politik dengan hak angket DPR.
"Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yg arenanya adalah MK. Jalur politik bs ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing utk menuntut dgn angket. Adalah salah mereka yg mengatakan bhw kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong. Saya paslon, tak bs menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur krn selain paslon mereka juga tokoh parpol. Ayo, siapa yang mau bertanya atau membantah?" jelas Mahfud MD.
Cuitan dari Mahfud MD ini kemudian mendapat banyak respon dari publik. Sejumlah diskusi pun melontarkan pemikirannya untuk kemudian direspon oleh Mahfud MD.
Salah satu netizen kemudian merespon ajakan diskusi Mahfud ini dengan mengatakan bahwa paslon 03 tidak disukai oleh rakyat dengan bukti perolehan suara di Pilpres 2024.
"16% adalah nilai buruk, bahwa aktor paslon 03 tidak diinginkan rakyat banyak untuk memimpin Indonesia, menurut pandangan sendiri bahwa kita benar-benar disukai rakyat, bagian itu memang benar tapi tak sebanding dengan jumlah rakyat yang mencintai Prabowo - Gibran. Buktinya saja pemungutan suara ulang di beberapa TPS, Prabowo - Gibran tetap menang telak bahkan yang sebelumnya Ganjar - Mahfud menang sekarang malah berbalik," tulis akun @gea***
Cuitan dari akun ini kemudian direspon Mahfud dengan jawaban berkelas. Menurut eks Menkon Polhukam itu, ada bentuk kecurangan tak kasat mata di kontestasi Pemilu 2024.
Ditegaskan oleh Mafhud MD bahwa pemilu harus mencerminkan proses demokrasi yang bermartabat.
"Tapi kecurangan yg kasat mata yg nanti akan dibuktikan di MK tentu lebih buruk lagi, berapa pun angka masifnya. Kita bertekat bhw demokrasi kita harus bermartabat," jawab Mahfud.
