Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Boltim Medy Lensun mengecam sikap oknum kader PDI Perjuangan Boltim yang mendukung bakal calon Bupati dari partai lain.
Menurut Meidy Lensun, ditetapkan pengusungan calon oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan masih berproses menunggu rekomendasi Surat Keputusan (SK) bakal calon dari partai berlogo banteng tersebut.
“Itu hanya pernyataan sikap pribadi, bukanlah partai. Saya sudah menegur struktural partai yang bersikap tidak profesional. Sampai saat ini soal SK masih menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan,” jelas Meidy.
Ia membenarkan adanya teguran terkait kabar tak profeisoanal itu, dengan meminta klarifikasi dalam undangan rapat pengurus di Kantor DPC.
“Iya saya mengundang rapat dikantor DPC dan meminta klarifikasi terkait pernyataan sikap tersebut. Saya jelaskan bahwa, partai punya mekanisme sesuai AD/ART partai dan Skep. Pengurus partai harus tunduk Pada aturan partai, tidak boleh mengatur partai,” bebernya.
Tanggapan senada juga ditegaskan Sekertaris DPC PDI Perjuangan, Wilken Rareho.
Menurutnya, PDI Perjuangan adalah Partai Besar dan Partai Moderen, yang mendapat sertifikat ISO.
“Tidak ada sikap resmi yang dikeluarkan oleh struktur partai, berkaitan dengan dukungan kepada bakal calon yang mendaftar di PDI Perjuangan,” ucapnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini Pengurus PDI Perjuangan Boltim, mulai dari tingkat DPC sampai pengurus anak Ranting, tegak lurus, satu komando dibawah kepemimpinan Ketua Medy Lensun.
“Kami masih menunggu SK DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Ibu Ketua Umum, tentang bakal calon yang akan di usung,” ujarnya.
Ditambahkanya, semua yang mendaftar di PDI Perjuangan mempunyai kesempatan yang sama di antarnanya, Amalia Landjar, Oskar Manoppo, Suhendro Baroma, dr. Jusnan dan Ibu Sumardia Modeong.
“Tinggal menunggu siapa yang akan diputuskan oleh DPP. Saya rasa, mari kita sama-sama menghargai proses yang sedang berjalan pada internal partai PDI Perjuangan,” ucapnya
Lanjutnya, semua pengurus mulai dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting, diminta untuk tidak gegabah mengambil sikap. Karena konsekuensinya jelas sesuai dengan AD/RT Partai.
Sebaliknya, jika ada yang tidak tegak lurus atau membelok dalam hal ini tidak mematuhi perintah partai maka sanksinya diberhentikan dari pengurus partai.
“Dengan harapan, Pilkada berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Untuk itu, mari kita semua suguhkan pendidikan politik yang adem, yang mendidik, jangan sampe ada hoax atau kampanye hitam yang menurut saya mencederai Pesta Demokrasi,” ucapnya.
