Jakarta, Gesuri.id - Pesta demokrasi tingkat nasional bakal digelar pada 2019 mendatang. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan Pemilu benar-benar menjadi ajang pemilihan yang bermartabat di mana rakyat berdaulat menentukan pilihannya.
"Subtansi Pemilu itu yang harus dikawal dan diwujudkan. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, pemilu juga adalah pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara," kata Tjahjo di acara Sespim Polri, di Jakarta, Selasa (3/7).
Pemilu, imbuh Tjahjo, dalam lanskap negara demokrasi yang penting dan strategis. Karena lewat pemilu, legitimasi pemerintah dibangun. Sederhananya pemilu adalah sarana membangun legitimasi. Pemilu juga adalah instrumen demokratis bagi penguatan dan sirkulasi elit secara periodik. Lewat pemilu suksesi kemimpinan dilakukan. Tentunya pemilu yang digelar secara jujur, adil, bebas dan rahasia.
"Pemilu juga adalah sarana untuk menyediakan perwakilan dan alat pendidikan politik," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, menggelar Pemilu yang demokratis tentu tak mudah. Membutuhkan peran penyelenggara yang independen dan mandiri. Karena itu, peran penyelenggara pemilu sangat strategis. Tapi bicara pemilu, tak sekadar bicara tentang kerja penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi ini kerja bersama, dimana di dalamnya ada unsur aktor pemilu, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan serta penegakan hukum. Semuanya saling terkait. Unsur-unsur inilah semuanya punya peran yang saling mendukung dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat.
"Unsur Pemilu mencakup, aktor, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan dan penegakan hukum," ujar Tjahjo.
Harapan rakyat, lanjut Tjahjo, setiap kontestasi politik yang digelar menjadi sebuah pesta demokrasi yang bermartabat
Tjahjo juga menekankan tentang prinsip prinsip pelaksanaan Pemilu. Hal yang harus diperhatikan, pemilu yang digelar titik tekannya pada kejelasan tujuan dan hasil. Dan, dalam prosesnya ada sikap saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan. Pemilu juga mesti dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep pemilu dan berpengalaman.
"Sebagai kontestasi politik, pemilu harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien serta bersifat kelembagaan," urainya.
