Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta Dewan Kolonel patuh dan taat terhadap seluruh perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.
Baca: Puan Mengaku Sering Bertemu Jokowi Untuk Bahas Ini
"Kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketum tentang kesamaan paham," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Ketua DPR RI itu menegaskan, sejauh ini, PDI Perjuangan tegak lurus terhadap arahan Megawati. Puan pun menegaskan, seluruh kader di PDI Perjuangan solid.
Menurut Puan, keberadaan Dewan Kolonel adalah bagian dinamika internal partainya. "Enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDI Perjuangan solid," ucapnya.
Terkait dukungan capres maupun calon wakil presiden (cawapres) tertentu oleh kader PDI-P, Puan mengaku tak mempersoalkan hal itu.
Ia hanya mengingatkan bahwa semua kader PDI Perjuangan harus mengikuti aturan Megawati soal penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses pilpres 2024," tutur Ketua DPR RI itu.
Diberitakan sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai PDI Perjuangan yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel. Mereka adalah kader PDI Perjuangan yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres.
Baca: Andreas Harap KLB PSSI Hidupkan Kembali Liga Indonesia
"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton (Pasaribu), Pak Prof Hendrawan (Supratikno)," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Komarudin mengatakan, empat kader PDI Perjuangan itu dikenakan sanksi keras dan terakhir karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media. "Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelasnya.
