Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menilai, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak memiliki adab politik.
Pasalnya dia lebih senang menuduh pihak lain, termasuk kader PDI Perjuangan yang kini menduduki jabatan presiden, Jokowi.
“Kalau Denny Indrayana panik karena capres atau ketua umum partainya tidak cukup laku elektabilitasnya hendaknya segera koreksi kedalam. Jangan biasakan melempar salah ke orang lain. Kelas profesor tetapi adab politiknya menuduh sana sini sungguh cermin buruk rupa,” kata Said Abdullah di Jakarta, Senin (8/5).
Baca: Ganjar Pranowo Kunjungi ke Ponpes An Nuriyah
Dia menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyerang PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi terkait pemilihan calon presiden (Capres) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menurut Said Abdullah, pernyataan Denny Indrayana sudah melecehkan PDI Perjuangan dengan menyebut Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ikut cawe-cawe Pilpres 2024.
“Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memutuskan calon presiden dari PDI Perjuangan melalui jalan laku spiritual, laku batin, kontemplasi mendalam dengan mempertimbangkan segala hal demi masa depan kepemimpinan nasional yang berkesinambungan,” jelas Said Abdullah.
Menurut Said, Megawati Soekarnoputri memilih Capres dan Cawapres betul-betul untuk kejayaan Indonesia Raya. Bukan untuk mewujudkan ambisi politik pribadi atau keluarganya.
Said juga menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah, minus Partai Nasdem, adalah sesuatu yang pantas dan bahkan penting. Pertemuan itu, lanjut Said, bukan ikut cawe-cawe urusan Pilpres. Pasalnya, para ketua umum partai-partai pendukung pemerintah menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf.
Baca: Ganjar Pranowo Bakar Semangat Ribuan Kader Banteng Jatim
“Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi salahnya dimana?” tanya Said Abdullah.
Sementara terkait tidak diundangnya Surya Paloh pada pertemuan itu, Said berpendapat hal itu juga bisa dipahami. Sebab, Partai Nasdem sudah mendukung Anies Baswedan dan berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan, Presiden Jokowi juga tidak punya kuasa untuk menghalangi keputusan Partai Nasdem tersebut.
“Sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi, bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya masing masing,” pungkasnya.
