Ikuti Kami

Sri Rahayu Ajak Banteng Kabupaten Blitar Sosialisasikan Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud

Sri Rahayu memberikan arahan kepada seluruh kader untuk tetap bergerak turun menyapa masyarakat.

Sri Rahayu Ajak Banteng Kabupaten Blitar Sosialisasikan Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud
Ketua DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu menghadiri acara konsolidasi yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar bersama pengurus DPC, PAC dan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Blitar.

Acara tersebut digelar di aula Prasada Mart yang berlokasi di Kecamatan Kanigoro, Sabtu (16/12).

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

Sri Rahayu menyampaikan, kehadirannya dalam acara tersebut adalah untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh kader maupun caleg PDI Perjuangan yang saat ini bergerak kampanye ke masyarakat.

“Hari pencoblosan sudah semakin dekat, baik dalam konteks pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Jika dihitung hari maka kurang lebih sekitar dua bulan menuju hari H,” kata Sri Rahayu.

Oleh karena itu, dia memberikan arahan kepada seluruh kader untuk tetap bergerak turun menyapa masyarakat.

Tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia memilih atau memberikan suaranya ke calon yang diusung PDI Perjuangan.

Tidak lupa, pada kesempatan itu dia juga mengistruksikan kepada kader untuk tetap menyuarakan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.

Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram

Dia menyebut, salah satu program yang diusung oleh Ganjar dan Mahfud MD adalah KTP Sakti, yakni inovasi pensinkronan data yang di dalamnya berisi hak-hak masyarakat.

“Ya, seperti data perlinsos (perlindungan sosial), nanti akan lebih mudah mengeceknya karena berada disatu kartu yaitu KTP,” jelasnya.

Menurutnya, dengan begitu nantinya masyarakat tidak bisa diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pemerintah untuk menekan kepentingan-kepentingan tertentu

Quote