Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareirea menyebut keinginan Partai Demokrat yang ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah sangat terlambat.
Meskipun keinginan Demokrat bisa diartikan bahwa selama ini mereka memiliki marwah perjuangan yang dekat dengan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Andreas menyayangkan hal itu baru dilakukan pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ungkap Andreas, di Jakarta, Selasa (13/8).
Andreas menilai, Demokrat sedang berharap mendapatkan pembagian kekuasaan jika bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Andreas.
Lebih lanjut Andreas mengatakan keputusan bergabung atau tidaknya partai politik di luar koalisi Indonesia kerja (KIK) akan dipertimbangkan oleh Jokowi selaku presiden terpilih.
Dia menilai, Jokowi akan mengelola dan melihat dengan jeli terhadap banyaknya dukungan 'dadakan' yang mengalir kepadanya paca Pilpres.
"Tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinn dukungan yang mengalir paska kemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengungkapkan bahwa partai besutan Susilo Bambang Yudhyono itu sudah memutukan secara resmi untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Keputusan itu diambil sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono yaitu Ani Yudhoyono. Meskipun sudah resmi diputuskan, namun hal itu belum diumumkan.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemeringahan Pak Jokowi ke depan," ungkap Ferdinan, Senin (12/8).
