Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum Sayap partai PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Wanto Sugito menyebut, pembahasan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden harus segera dihentikan. Selain tidak sesuai dengan konstitusi, wacana tersebut jelas akan merebut hak rakyat dalam hal demokrasi.
“Saya rasa jelas bahwa pada saat kita melakukan reformasi pada tahun 98 silam, spirit perjuangan pada reformasi itu adalah membatasi masa kekuasaan itu, lah kok sekarang jadi ingin balik lagi ke masa sebelum reformasi. Ini jelas merusak spirit reformasi yang sudah capek-capek diperjuangkan oleh para aktivis 98 dan masyarakat Indonesia,” ucap mantan aktivis 98 ini.
Baca : Wanto Sugito: Repdem Jangan Lelah Membela Kaum Marhaen
Sikap Repdem terkait wacana penundaan pemilu, atau penambahan masa periode presiden, kata dia, mengikuti instruksi dari Ketua PDI Perjuangan, ibu Megawati Soekarno Putri. Yaitu, menolak dengan keras wacana amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tersebut dengan alasan apapun.
Baca : Wanto Sugito: Bom Katedral Makassar Aksi Pengecut & Biadab
“Sekali lagi Repdem tegaskan bahwa apa yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita, itulah yang menjadi kesepakatan rakyat. Pemilu itu hak rakyat dan sudah disepakati bersama setiap lima tahun sekali. Jadi, kalau Sebagian orang atau kelompok ingin mengotak atik apa yang sudah menjadi kesepakatan rakyat tanpa urgensi yang berkenaan dengan kepentingan rakyat, saya kira ini sangat salah,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan ini.
Menurut Wanto, wacana ini harus segera dihentikan agar rakyat tidak lagi mengalami perdebatan di masa yang masih sulit akibat Covid-19. Bahkan, mantan aktivis GMNI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, organisasinya dan PDI Perjuangan sedang mempersiapkan diri untuk kemenangan Pemilu 2024. Makanya, Repdem saat ini sedang gencar memanaskan mesinnya dengan menggelar Rakerda di beberapa daerah.
