Kuningan, Gesuri.id – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak pada perempuan harus dimulai dari tingkat desa.
Hal ini ia sampaikan dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, desa adalah ujung tombak pembangunan, sehingga pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas sejak di tingkat paling bawah.
“Kebijakan yang berpihak pada perempuan harus dimulai dari tingkat desa. Misalnya, melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, forum musyawarah desa yang melibatkan perempuan, hingga perhatian pada kesehatan ibu dan anak,” jelasnya.
Ika menilai, Perda Nomor 2 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperluas ruang gerak perempuan.
“Perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif. Melalui Perda ini, kita dorong agar perempuan Jawa Barat semakin berdaya, mampu berkontribusi, dan mengambil keputusan di berbagai bidang,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan seperti akses informasi terbatas, ruang partisipasi yang minim, serta beban ganda di rumah tangga.
“Karena itu, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya berbicara soal perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan agar perempuan dapat mandiri dan percaya diri,” tuturnya.
Sosialisasi yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta kelompok perempuan ini menjadi ruang dialog terbuka.
Warga diberikan pemahaman mengenai isi dan implementasi Perda, termasuk program-program yang bisa diakses oleh perempuan seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan pendidikan, dan layanan kesehatan.
Ika berharap perempuan Jawa Barat semakin berani tampil di ruang publik, baik sebagai pemimpin komunitas, pelaku usaha, maupun pengambil kebijakan.
“Perempuan harus percaya bahwa suaranya penting. Pembangunan akan lebih adil dan inklusif bila semua pihak, termasuk perempuan, mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat,” tegasnya.
