Jakarta, Gesuri.id — Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, persoalan buruh migran Indonesia bukan semata isu ketenagakerjaan atau pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga persoalan ideologis dan historis yang berakar pada sistem global yang tidak adil.
Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Workshop Ketenagakerjaan DPP PDI Perjuangan bertajuk “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (9/10).
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Ketua Komnas HAM, Anggota DPR RI, serta Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI) Mercy Barends dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning.
Menurut Hasto, penindasan yang dialami sebagian buruh migran Indonesia merupakan bentuk penjajahan modern akibat ketimpangan sistem kapitalisme global. Ia menyinggung pemikiran Bung Karno tentang lifeline of imperialism yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi dan politik dunia masih menempatkan bangsa-bangsa berkembang dalam posisi lemah.
“Kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Pancasila adalah antitesis terhadap sistem internasional yang anarkis dan eksploitatif,” tegas Hasto.
Ia menekankan, Pancasila menjadi panduan ideologis yang dapat membangun solidaritas kemanusiaan lintas bangsa dan memperjuangkan hak pekerja migran sebagai bagian dari amanat kemerdekaan Indonesia.
“Nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan konkret agar bangsa ini tidak lagi menjadi korban eksploitasi global,” pungkasnya.
