Jakarta, Gesuri.id – Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 1945, situasi politik nasional berada dalam ketegangan tinggi.
Di tengah kekalahan Jepang yang mulai terungkap, Kaisar Hirohito menyampaikan keputusan kekaisaran untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 12 Agustus 1945.
Sebelumnya, tiga pemimpin pergerakan nasional—Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat—sempat diterbangkan ke Dalat, Vietnam, untuk menemui Marsekal Terauchi guna membicarakan janji kemerdekaan Indonesia.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Sekembali dari Dalat, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada 14 Agustus 1945. Hasil pertemuan dengan pihak Jepang tersebut disambut gembira oleh sebagian pihak, tetapi justru ditolak secara tegas oleh kalangan pemuda.
Para tokoh muda menolak status kemerdekaan Indonesia jika diberikan sebagai hadiah dari kekaisaran Jepang. Mereka bersikeras bahwa kemerdekaan harus direbut dan diputuskan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa intervensi pihak asing.
Selain itu, golongan muda tidak menaruh kepercayaan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin Soekarno karena dianggap masih berada dalam bayang-bayang pengaruh Jepang.
Pada malam 15 Agustus 1945, golongan muda menggelar rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, yang dipimpin oleh Chaerul Saleh. Dalam rapat tersebut, disepakati sikap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak mutlak rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada negara lain, termasuk Jepang.
Sekitar pukul 22.00 WIB pada malam yang sama, utusan golongan muda, Wikana dan Darwis, mendatangi Soekarno dan Hatta untuk menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan keesokan harinya, yakni 16 Agustus 1945. Mereka bahkan memperingatkan akan terjadinya pergolakan besar jika tuntutan tersebut diabaikan.
Dalam buku Konflik di Balik Proklamasi (2010) karya St. Sularto dan Dorothea Rini Yunarti, Bung Karno dengan tegas menolak desakan tersebut karena merasa bertanggung jawab penuh sebagai Ketua PPKI.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
“Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai Ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok,” ujar Bung Karno saat itu.
Gagal membujuk dwitunggal, para tokoh muda kembali mengadakan rapat darurat yang dihadiri oleh Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Armansjah, Sukarni, Jusuf Kunto, Singgih, hingga dr. Muwardi dari Barisan Pelopor. Dari rapat tersebut, diputuskan untuk "mengamankan" Soekarno dan Hatta ke luar kota guna menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.
Tindakan yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok itu terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30 WIB. Soekarno—bersama Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur—serta Moh. Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, dan ditempatkan di kediaman seorang warga keturunan Tionghoa, Jiauw Ki Song.
Aksi pengamanan ini awalnya dimaksudkan sebagai tekanan agar para pemimpin bangsa bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tekanan dan dinamika politik tersebut akhirnya bermuara pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berkumandang sehari setelahnya, yakni pada 17 Agustus 1945.
