Jakarta, Gesuri.id – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memunculkan perdebatan sengit di publik. Di satu sisi, Soeharto dikenal sebagai tokoh pembangunan yang membawa Indonesia pada era stabilitas ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur.
Namun di sisi lain, jejak kekuasaan panjangnya diwarnai praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), hingga pelanggaran hak asasi manusia yang membekas dalam sejarah bangsa. Kini, kebenaran sejarah kembali diuji — terutama terkait klaim bahwa Soeharto adalah penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Dalam podcast Keadilan TV yang ditayangkan Minggu (9/11), wartawan senior sekaligus politisi gaek PDI Perjuangan, Panda Nababan, mengungkap fakta mengejutkan. Ia menilai, klaim yang menyebut Soeharto sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret adalah bentuk pemutarbalikan sejarah yang berpotensi menyesatkan generasi muda. Panda bahkan menegaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX-lah penggagas sesungguhnya dari operasi militer bersejarah tersebut.
“Kaget-kaget aku nonton di TV pernyataannya Fadli Zon yang bilang Serangan Umum 1 Maret itu inisiatif Soeharto,” ujar Panda.
Panda kemudian menuturkan pengalamannya ketika mendengar langsung cerita dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. “Saya masih ingat betul, Sri Sultan bercerita kepada saya bahwa dialah Panglima Tertinggi di Yogyakarta waktu itu. Istananya tidak bisa disentuh, tapi tentara bisa keluar masuk dengan aman. Dialah yang menggagas serangan tersebut,” kata Panda menirukan penuturan Sri Sultan. Ia menambahkan, Sultan sendiri yang menyusun rencana besar itu demi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, dan TNI masih mampu bertempur melawan agresi militer Belanda.
Serangan Umum 1 Maret 1949 digelar untuk menarik perhatian dunia internasional, terutama karena pada waktu itu Dewan Keamanan PBB sedang membahas situasi Indonesia. Berdasarkan informasi dari siaran radio internasional, Sri Sultan melihat momentum politik global yang sangat penting.
“Sultan-lah yang mengusulkan agar dilakukan serangan militer ke jantung kota Yogyakarta selama enam jam untuk membuktikan eksistensi Republik,” ungkap Panda. Inisiatif itu kemudian disampaikan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang memberikan restu kepada Sultan untuk melaksanakan operasi tersebut.
Sebagai Menteri Pertahanan kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki kewenangan penuh untuk mengambil inisiatif strategis di wilayah Yogyakarta. Ia lantas berkoordinasi dengan Letkol Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai salah satu komandan sektor (semacam komandan wilayah atau wehrkreise). “Sultan memerintahkan Soeharto untuk mengatur detail teknisnya. Jadi Soeharto memang berperan, tapi bukan penggagas — hanya pelaksana teknis lapangan,” tegas Panda.
Lebih jauh, Panda menirukan dengan tawa getir kenangan perbincangannya dengan Sri Sultan. “Yang perintahkan itu saya, kata Sultan. Dia ketawa cengengesan waktu saya tanya kenapa Soeharto yang sering disebut penggagasnya,” ujarnya. Bagi Panda, tawa itu menyiratkan kekecewaan sekaligus kebesaran hati seorang pemimpin sejati yang tak membutuhkan pengakuan personal atas jasanya bagi bangsa.
Serangan Umum 1 Maret sendiri berhasil mengguncang moral Belanda dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional. Berkat serangan tersebut, dunia mengetahui bahwa Republik Indonesia belum mati. Namun seiring berjalannya waktu, narasi sejarah mulai berubah. Setelah Soeharto berkuasa, peran Sri Sultan perlahan dikaburkan dalam berbagai publikasi resmi negara.
“Itulah yang saya sebut kebohongan sejarah. Sejarah kita ditekuk demi melayani kepentingan politik kekuasaan,” ujar Panda tegas.
Panda menilai, meluruskan sejarah bukanlah bentuk kebencian terhadap masa lalu, melainkan tanggung jawab moral terhadap kebenaran.
“Kalau kita membiarkan sejarah dipelintir, kita sedang menipu bangsa sendiri,” katanya. Ia mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional harus diberikan berdasarkan integritas moral dan jasa yang tak terdistorsi oleh propaganda kekuasaan. “Pahlawan sejati tidak pernah memalsukan sejarahnya,” tambahnya.
Panda Nababan kembali mengingatkan, Soeharto mungkin punya peran dalam pelaksanaan teknis, tapi gagasan besar Serangan Umum 1 Maret datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dialah yang memikirkan, mengusulkan, dan menanggung risikonya.
"Kalau kita ingin bangsa ini maju, mulai dulu dengan kejujuran — termasuk jujur pada sejarahnya sendiri," pungkas Panda.
