Jakarta, Gesuri.id – Ratusan stiker bergambar mantan Presiden Soeharto dengan wajah penuh luka seperti zombie dengan tulisan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, bermunculan di berbagai titik di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Aksi penempelan stiker tersebut menjadi simbol kuat dari penolakan publik terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, yang tengah menjadi polemik.
Tak hanya di ibu kota, fenomena serupa juga terlihat di beberapa kota besar lainnya. Selain melalui stiker, masyarakat juga menyampaikan penolakan lewat aksi demonstrasi dan kampanye daring.
Gelombang Penolakan dari Jalanan hingga Dunia Maya
Berbagai elemen masyarakat sipil, seperti Aliansi Gemas (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto), telah menggelar aksi di Jakarta dan berencana melanjutkan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.
Tokoh seperti Romo Magnis Suseno menolak keras karena menganggap Soeharto memiliki catatan kelam, termasuk peristiwa 1965-1966 yang disebut sebagai salah satu genosida terbesar abad ke-20 kemudian ada kasus Trisakti dan Semanggi, hingga kekhawatiran akan terjadinya “pemutihan sejarah.” Korban kekerasan di masa Orde Baru juga turut menyuarakan penolakan.
Selain itu, masih ada persoalan hukum yang belum tuntas, termasuk kewajiban yayasan milik Soeharto terhadap negara.
Beberapa pihak menilai, jika gelar itu diberikan, maka sejarah kelam masa lalu bisa tereduksi menjadi narasi yang tidak seimbang.
Ribka Tjiptaning: “Pelanggar HAM Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan”
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak keras rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
“Kalau pribadi, saya menolak keras. Apa sih hebatnya Soeharto sebagai pahlawan, hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” tegas Ribka di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, Soeharto tidak pantas diberi gelar pahlawan karena selama 32 tahun berkuasa justru banyak meninggalkan pelanggaran HAM berat.
“Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, enggak pantas dijadikan pahlawan nasional,” tambahnya.
Esti Wijayati: “Berpotensi Timbulkan Kontradiksi Sejarah Bangsa”
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati juga menyampaikan pandangan kritis terhadap usulan tersebut.
“Ada hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional. Itu kontradiksi logika sejarah,” ujar Esti seusai acara Peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDI Perjuangan.
Esti menegaskan, pemberian gelar kepada Soeharto bisa menimbulkan ketegangan moral dan historis, apalagi di antara calon penerima gelar tahun ini terdapat nama Marsinah, aktivis buruh yang menjadi korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
“Pemahamannya jadi tidak jelas ketika korban dan pelaku muncul dalam daftar yang sama. Ini harus diklarifikasi secara mendalam,” katanya.
