Jakarta, Gesuri.id - Dunia abad 20 hingga abad 21 kepemimpinan perempuan kerap terjebak dalam dikotomi yang sangat sempit, zahirnya sangat terbatas keterwakilan pemimpin prempuan di dunia internasional.
Namun, di jantung Asia Tenggara atas pemahaman tersebut terjadi fenomena anomali sebuah kepemimpinan yang tak tertumpu pada agresi fisik, melainkan pada resiliensi batin yang lompat jauh melampaui zamannya.
Dialah Megawati Soekarnoputri bukan hanya seorang politisi yang melintas di panggung kekuasaan, ia adalah sebuah institusi moral yang hidup sepanjang orde lama hingga sekarang.
Melalui biografi perjuangannya, kita dapat mempelajari serta memahami evolusi seorang Wanita Tangguh yang bertransformasi dari pejuang kebenaran menjadi penjaga hukum hingga akhirnya menempati maqom tertinggi kebijaksanaan sebagai guru bangsa.
Satyagrahi Cahaya Demokrasi (1983-1998)
Secara filosofis Satyagrahi ialah seorang yang memegang teguh “Satya” (Kebenaran) sebagai satu-satunya senjata dalam medan tempur melawan ketidakadilan. Kepemimpinan Megawati berakar pada fase juang yang teramat sunyi namun sangat kokoh hal ini dapat kita lihat sejak 1965 hingga 1983.
Berlanjut pada tahun 1983-1998 merupaka ruang kawahcandradimuka bagi seorang Megawati, 15 tahun Megawati berjuang menegakkan demokrasi, setiap waktu adalah ancaman, bayang-bayang rezim otoritarian selalu melekat dan menjadi momok bagi orang-orang yang turut serta berjuang membersamai Megawati, proses inilah yang dididefinsikan “Kesabaran Revolusioner”.
Derap Langkah juang Megawati seiring sejalan dengan perjalanan Mahatma Gandhi dalam hal satyagraha atau “Kekuatan Jiwa”. Manakala kantor PDI diserbu oleh kekuatan Presiden Soeharto melalui operasi militer yang kita kenal peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, beliau tak membalas dengan Gerakan anarki. Langkah tersebut secara teoritis mencerminkan apa yang oleh para pemikir Pasca-Strukturalis sebagai “Agensi dalam Diam”.
Beliau memahami bahwa jika kekerasan dibalas dengan kekerasan maka demokrasi yang lahir kelak akan Premature atau cacat. Zahirnya beliau mengabil Langkah hukum, sebuah keputusan yang sangat filosofis dan strategis sebagai upaya pencegahan lautan darah antara rakyat vs penguasa.
Inilah kemenangan moral dalam medan juang ini, dampak dari peristiwa ini semakin mengukuhkan ketagungguhan Perempuan Asia, Megawati tidak hancur oleh tekanan ekstrim melainkan semakin mengkristal menjadi simbol perlawan rakyat yang bermartabat.
Dharmarasikha: Arsitek Pelembagaan Negara (1999-2004)
Dari Wakil Presiden hingga menjadi Presiden proses juang Megawati menapaki apa yang disebut “Dharmarasikha”. Dalam konteks kenagaraan, Dharma dapat didefisinikan sebagai konstitusi. Megawati menerangi demokrasi dengan melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) serta banyak badan lainnya pada tahun 2003.
Langkah tersebut sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai Hierarchy of Norms. Kelsen menekan bahwa Negara Hukum membutuhkan mekanisme pengawalan agar norma dasar (Grundnorm) tidak di langar. Lebih dalam, dengan menghadirkan MK, Megawati secara sadar telah membatasi kekuasaannya sendiri.
Megawati telah memberikan “Pedang” kepada Lembaga hukum untuk memproteksi kedaulatan rakyat dari kesewenang-wenangan bak Soeharto era “Orde Baru”, Pernyataan ini kerap juga disampaikan oleh Prof. Mahfud MD bahwa Langkah Megawati tersebut dapat didefinisikan sebagai langkah Patriotisme Konstitusional di era itu menjadi sangat langka di dunia, sebuah kerelaan seorang pemimpin untuk tunduk dan patuh pada sistem yang ia bangun sendiri demi keberlangsungan bangsa dan demokrasi.
Dominasi kecintaanya pada republik ini benar-benar telah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, hingga disini tentu kita tak berlebihan dan harus bersepakat Megawati selain daripada anak kandung Bung Karno, beliau benar-benar menjalankan cita-cita Republik Indonesia.
Kstaria Demokrasi (2004-2014)
Megawati turun tahta secara terhormat pada 2004 silam, disinilah beliau memasuki fase sebagai Ksatria Demokrasi. Selama 10 tahun beliau konsisten berada di luar kekuasaan. Tentu ini bukan sekedar pilihan politik biasa, melainkan manifestasi etika bernegara yang beliau ajarkan untuk kita semua.
Selama 10 tahun beliau menjadi mitra pemerintah, beliau mengajarkan kepada seluruh kader, akademisi, aktivis, civil society, serta seluruh rakyat Indonesia tentang etika kritis terhadap negara. Tak berlebihan jika dikatakan dibawah pandu Megawati PDI Perjuangan menjadi cermin pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya.
Puncak watak ksatrianya ada pada putusan beliau tidak pernah mengizinkan niat di dalam hati dan jiwanya untuk memberontak kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati sebagai seorang yang turut serta membesarkan SBY tentu dimungkinkan memiliki ego lebih superior dibanding SBY, namun beliau tetap menghormati Keputusan Penyelenggara KPU, Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi.
Puncak Semu dan Prahara Konstitusi (2014-2024)
Tahun 2014 seyogyanya merupakan puncak kegemilangan bagi Megawati, namun, golden tiketnya justru diberikan kepada kader kinasih Joko Widodo. Seorang kader yang dibesarkan sejak menjadi Walikota Solo (2005), Gubernur DKI Jakarta (2012) hingga landing di singgasana Presiden Republik Indonesia 2014-2024.
Megawati memberikan kepercayaan serta kebebasan sepenuhnya kepada Jokowi hal ini terlihat Megawati tak pernah menintervensi gagasan dan gerakan Jokowi, kendati Megawati kerap diserang dengan narasi “Jokowi Boneka Megawati” Megawati hanya akan mengingatkan manakala Jokowi dianggap kebijakannya bertentangan dengan Konstitusi.
Kelonggaran dan kebebasan tersebut ternyata menghantarkan Jokowi pada sisi gelab kekuasaan, dimulai dengan wacana “Jokowi Tiga Periode” PDI Perjuangan atas restu Megawati menolak keras konsolidasi politik tersebut, kendati koalisi Jokowi-Makruf Amin mayoritas menyetujui.
Parahnya kebijakan Jokowi yang tidak pro-rakyat selalui dialamatkan kepada Megawati dan PDI Perjuangan. Gagalnya narasi Jokowi Tiga Periode rupanya tidak berhenti pasca penolakan dari Megawati, gagasan ini berubah dengan menjadikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden dengan cara melanggar konstitusi.
Zahirnya penghianatan Jokowi telah sampai puncak nadir manakala Mahkamah Konstitusi yang selama ini dianggap sacral “Suci” yang juga lahir dari visi dan misi Dharmarashika Megawati justru diobok-obok demi kepentingan putra sulung Jokowi.
Melalui Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 aturan pencalonan Wakil Presiden diubah secara manipulatif oleh Anwar Ustman (Sepupu Jokowi) demi meloloskan putra sulung Jokowi, dialah Gibran Rakabuming Raka.
Secara filosofis-sosiologis ini adalah pelanggaran berat terhadap Publik Ethics. Penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan pribadi adalah bentuk penghianatan terhadap amanat reformasi.
Zahirnya pelanggaran Conflict of Interets ini sudah menjadi kebiasaan baru, pendek kata Jokowi berhasil menormalisasi conflict of interest disemua aspek jabatan publik mulai dari Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara, Moyor Teddy pemain transferan dari Jokowi ke Prabowo, mantan Ajudan Jokowi dijadikan Bupati Boyolali, loyalis-loyalisnya banyak yang menempati posisi strategis seperti Erick Thahir, Aminudin Mak’ruf, dan seterusnya.
Tepat 16 Desember 2024 PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi dan keluarga, sikap tegas Megawati tersebut menerangkan atas komitmen kebangsaan dan demokrasi Indonesia.
Keputusan Megawati tersebut yang kemudian disebut sebagai “Purifikasi Dharma” atau pembersihan kewajiban suci. Beliau menunjukkan keberanian seorang “Ibu Bangsa” yang harus segera memutus hubungan dengan “Anak Durhaka” yang telah menghancurkan demokrasi republik demi ambisi pribadinya.
Kendati harus menghadapi tantangan pada pilkada 2024 silam keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyebabkan dibeberapa wilayah dan daerah kader-kader PDI Perjuangan kalah, tak berhenti disitu pada tanggal 24 Desember 2024 Hasto Kristiyato Sekretaris Jendral PDI Perjuangan dikriminalisasi dan dipolitisasi secara hukum karena secara gamblang berani melawan Jokowi kala itu.
Begawan Satyagrahi Dharmarakshika
Akhirnya kita sampai pada puncak pengabdian seorang Megawati, ialah maqom Begawan Satyagrahi Dharmarakshika, seorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah fakta Sejarah Megawati berdiri di atas bukit kebijaksaan untuk menjaga arah Kompas bangsa.
Partisipasi dan perjuangannya didalam negeri tak dapat disangkal begitu banyak, begitu pun dimancanegara saat Presiden Nicolas Maduro Venuzeula dipersekusi Amerika, Megawati adalah perempuan pertama di dunia yang mengecam dan mengutuk tindakan Amerika, serta mengingatkan kepada pemerintah situasi dan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, sebab peristiwa Venuzeula mampu memantik adanya perang dunia.
Laku jalan Megawati tersebut serupa dengan pikiran Plato “Philosopher King” bahwa negara hanya akan mencapai keadilan jika dipimpin oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan (Sophia) melebihi cinta pada kekuasaan (Philotimia). Sebagai seorang Begawan beliau seumur hidupnya hanya diabdikan pada negara dan dunia, dialah penjaga gawang moralitas republik.
Di tengah dunia yang kehilangan arah akibat pragmatisme absolut dan politik dinasti yang telah merusak tatanan, sosok Begawan ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa moralitas adalah perusakan serta penghancuran sebuah peradaban. Akhirnya percaya atau tidak, tutur kata seorang Megawati (Teosofi) kini telah menjadi mantra hukum, Kesehatan demokrasi, persatuan kebangsaan, serta perdamaian dunia.
Inilah perjalanan Indonesia yang dapat dibaca dan dikhidmati dari kanvas biografi seorang Megawati Soekarnoputri sejak 1947 hingga 2026, hidupnya adalah seluruh cerita tentang Indonesia dari dulu hingga sekarang. Beliau seorang Satyagrahi yang penuh dengan kesabaran, Dharmarashika yang membangun sistem hukum dan pelembagaan demokrasi, beliaulah seorang Begawan berdiri tegak untuk tanah tumpah darah Indonesia Raya, beliau adalah bukti Perempuan Asia yang berdiri tegak bukan karena suara yang keras melainkan karena prinsip yang kokoh.
