Jakarta, Gesuri.id – Belakangan ini publik diramaikan dengan kabar mengenai lonjakan Return on Asset (ROA) Danantara yang diklaim naik hingga 300 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Harris Turino memberikan analisis kritis berbasis data yang meragukan validitas angka prestisius tersebut.
"Jika angka itu benar, tentu ini prestasi yang luar biasa. Namun, mari kita bedah datanya secara objektif," ujar Harris.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Harris menjelaskan bahwa ROA merupakan rasio laba bersih (net profit) terhadap total aset. Hingga saat ini, belum ada data resmi (teraudit) yang dirilis untuk tahun buku 2025.
Namun, berdasarkan data unaudited yang diperoleh, laba bersih Danantara tercatat hanya sebesar Rp332 triliun.
Di sisi lain, merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos, total aset Danantara mencapai USD1 triliun. Dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS, maka total aset tersebut setara dengan Rp16.000 triliun.
"Berdasarkan hitungan tersebut, ROA Danantara sebenarnya hanya berada di angka 2,37 persen," papar Harris.
Dampak Pencadangan Kerugian (Impairment)
Kondisi ini terlihat semakin kontras jika mempertimbangkan data setelah impairment atau pencadangan kerugian. Dalam skenario ini, laba bersih menyusut menjadi Rp285 triliun. Jika dibagi dengan asumsi aset Rp14.000 triliun, rasionya justru merosot ke angka 2,075 persen.
Dengan fakta ini, Harris menegaskan bahwa klaim kenaikan ROA sebesar 300 persen merupakan informasi yang tidak akurat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Alih-alih meroket, Harris memaparkan bahwa data menunjukkan tren penurunan ROA BUMN/Danantara secara konsisten sejak tahun 2022:
- 2022: 3,5%
- 2023: 3,2%
- 2024: 2,5%
- 2025: 2,37%
Harris menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya integritas data dalam proses pengambilan keputusan negara. Ia berharap laporan yang disampaikan kepada Presiden tidak mengandung kekeliruan yang menyesatkan.
"Rasanya kita perlu lebih jujur agar Presiden bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jangan menyajikan data yang keliru. Mari kita belajar untuk lebih transparan," pungkasnya.
