Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asy'ari, yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya merupakan sikap dan tindakan personal.
Menurut Ono, tidak ada instruksi dari struktur partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP PDI Perjuangan untuk menurunkan foto Gibran.
"Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD maupun dari DPP partai. Jadi itu menurut yang bersangkutan juga murni adalah sikap dan tindakan pribadi," kata Ono, Kamis (8/10/2026).
Rojab sebelumnya dengan sengaja menurunkan bingkai foto Gibran dari ruang kerjanya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran.
Rojab mengaku merasa malu melihat sosok wakil presiden yang menurut penilaiannya hingga kini belum dapat membuktikan keabsahan ijazah setara SMA dalam persidangan. Foto Gibran yang diturunkan tersebut kemudian dititipkan ke bagian Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
Rojab menyatakan pencopotan foto tersebut hanya bersifat sementara hingga terdapat fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.
Ono mengatakan, sikap yang ditunjukkan Rojab bisa saja merupakan bagian dari respons personal terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat setelah adanya putusan MK.
"Ya tentunya kan mungkin ini respon bukan hanya yang bersangkutan, mungkin juga ada respon dari publik ya terkait dengan keputusan MK. Tetapi ya dari sisi kelembagaan, dari awal kan kita tidak pernah menyikapi terkait dengan itu," ujarnya.
Menurut Ono, PDI Perjuangan sejak awal tidak memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut. Ia menyebut sejumlah fungsionaris DPP PDI Perjuangan juga telah menyampaikan bahwa partai tidak memiliki kepentingan terkait polemik tersebut.
"Ya menurut beberapa fungsionaris DPP partai kan PDI Perjuangan tidak mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan itu," ucapnya.
Karena itu, Ono menegaskan PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan menempatkan dinamika tersebut sebagai informasi yang berkembang di ruang publik.
"Sehingga ya tentunya apa fenomena yang saat ini dihadirkan melalui keputusan MK ya tentunya apapun keputusan MK itu kan patut kita hormati dan menjadi informasi saja," ungkapnya.
Meski menyebut tindakan Rojab sebagai sikap personal, Ono belum memastikan apakah partai akan mengambil langkah terhadap kadernya tersebut. DPD PDIP Jabar, kata dia, akan terlebih dahulu mendalami alasan dan motivasi Rojab melakukan aksi penurunan foto Gibran.
"Nanti kita akan melihat situasinya, nanti juga kita akan dalami ya, misalnya yang di Sukabumi itu ya paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa ya yang ada di Pak Rojab ya itu dulu," ujar Ono.
Ono menilai sikap personal kader pada dasarnya tidak serta-merta menjadi persoalan partai selama tidak berkaitan dengan kebijakan maupun program resmi PDI Perjuangan.
"Karena kalau pada saat ini bergerak pada persoalan pribadi-pribadi kan selama tidak menyangkut terhadap kebijakan ataupun program partai ya tentunya kan merupakan sebuah sikap atau langkah yang ya nanti patut dihormati juga," jelasnya.
Namun, Ono mengingatkan terdapat mekanisme internal partai apabila tindakan seorang kader nantinya berkaitan dengan kebijakan atau sikap resmi PDI Perjuangan.
"Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan partai ya tentunya partai mempunyai mekanisme. Ya nanti pendalaman dululah, nanti kan akan saya laporkan juga ke DPP Partai," pungkas Ono.
