Ikuti Kami

DPP PDI Perjuangan Akan Evaluasi Kinerja Risma

Langkah ini akan diambil mengingat banyaknya laporan dan keluh PNS Pemkot Surabaya tentang gaji ke-13 yang sampai saat ini masih belum cair.

DPP PDI Perjuangan Akan Evaluasi Kinerja Risma
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono.

Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Langkah ini akan diambil mengingat banyaknya laporan dan keluh PNS Pemkot Surabaya tentang gaji ke-13 yang sampai saat ini masih belum cair.

Baca: DPRD Surabaya Dorong Pencairan Gaji ke-13 PNS

“Akan kita evaluasi, jadi setiap kader yang jadi kepala daerah akan selalu dalam proses evaluasi. Kalau kinerjanya bagus akan kita kasih panggung yang lebih luas. Contohnya Pak Jokowi (Joko Widodo), dari Wali Kota Solo kemudian kita anggap mampu maka kita berikan panggung yang lebih besar,” ujarnya di Surabaya, Kamis (11/10).

Menurutnya, gaji ke-13 merupakan hak PNS. Tidak ada alasan bagi Pemkot Surabaya untuk tidak mencairkan. 

Apalagi gaji ke-13 sudah memiliki payung hukum. Apapun alasan yang disampaikan oleh Risma tidak bisa dibenarkan.

Bambang mengungkapkan, pencairan gaji ke-13 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Bahwa semua daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji ke-13, dan paling lambat diberikan pada Juli 2018.

“Mengapa Juli, saya rasa pemerintah cukup bagus melihat persoalan di bawah. Bahwa Juli kemarin belanja kebutuhan Hari Raya cukup besar, kemudian bulan-bulan itu orangtua disibukkan oleh sekolah putera-puterinya,” jelasnya.

Bambang mengaku kaget ketika Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk gaji ke-13. Daerah-daerah lain sudah mencairkan gaji ke-13, padahal kapasitas APBDnya jauh lebih kecil ketimbang Surabaya.

Baca: Whisnu Ungkap Penyebab Terlambatnya Pencairan Gaji ke-13 PNS

“Ini menyangkut komitmen, harapan saya September sudah cair, ternyata sampai Oktober belum cair. Kalau memang tidak ada dana, gampang dicek, karena bola ada di Pemkot Surabaya, jadi saya heran kenapa belum cair,” ucapnya.

Bambang mengaku khawatir PNS akan bergerak menuntut haknya. Sebab, suara kalangan dewan yang notabene wakil rakyat sudah tidak pernah digubris. Dorongan dewan kepada Risma agar segera mencairkan gaji ke-13 tidak pernah berhasil.

Quote