Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman, menekankan pentingnya intervensi teknologi dan penguatan skala ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Demikian disampaikan Ikravany dalam Seminar Nasional memperingati Hari Tani 24 September 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan Bidang Pertanian di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).
Ikravany menyebut, hingga kini mayoritas petani Indonesia masih mengelola lahan sempit, rata-rata hanya 0,3 hektare, sehingga sulit mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.
“Seperti yang disampaikan Pak Rokhmin tadi, kita ini tidak punya skala ekonomi. Dengan 0,3 hektare, petani sulit sejahtera. Anak muda pun jadi enggan terjun ke sektor pertanian,” ujarnya saat bertanya di sesi tanya jawab.
Legislator DPRD Kota Depok itu juga mengingatkan, tanpa skala ekonomi yang memadai dan dukungan teknologi, jumlah petani akan terus berkurang.
“Pertanyaan kita, ke depan petani ini akan makin sedikit. Maka kita harus menjawab dengan intervensi teknologi agar petani bisa produktif meski lahannya kecil,” kata Ikravany.
Menurutnya, intervensi teknologi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil.
“Kalau ada teknologi yang tepat, petani dengan lahan sempit pun bisa sejahtera. Ini yang harus jadi fokus kita bersama,” jelasnya.
Ikravany juga menyinggung pentingnya kebijakan agraria yang konsisten untuk mendukung sektor pertanian. Ia menilai, pembatalan atau perubahan kebijakan tanpa arah yang jelas justru membingungkan petani.
“Kita jangan hanya bicara soal program, tapi lupa konsistensi kebijakan. UU Agraria harus jelas dan konsisten agar petani merasa terlindungi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui seminar nasional ini, PDI Perjuangan dapat mendorong solusi nyata untuk sektor pertanian, khususnya dalam memperkuat kelembagaan petani, teknologi, dan akses terhadap alat produksi.
“Kalau hal-hal ini terpenuhi, petani akan lebih mudah menabung, mengembangkan usaha, bahkan membeli alat produksi sendiri. Itu baru namanya kedaulatan pangan yang berkeadilan,” tutup Ikravany.
