Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap pihak yang mengumbar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai provokator politik.
Baca: Sekjen Hasto Minta Kader Disiplin dalam Keyakinan Ideologis
Sebelumnya beredar isu di media sosial dengan tagar #MegaDikudeta. Isu tersebut kemudian melebar kepada diskursus bahwa Jokowi bakal gantikan Megawati memimpin PDI Perjuangan.
"Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, baru-baru ini.
Hasto mengungkapkan bahwa partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum).
Di PDI Perjuangan, lanjut Hasto, pemilihan ketum harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai.
Dia pun menyinggung Megawati yang menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDI Perjuangan.
"Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima," jelasnya.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan bahwa Megawati selalu terpilih secara aklamasi menjadi ketum PDI Perjuangan dalam kongres partai. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa Presiden kelima RI itu masih diinginkan memimpin PDI Perjuangan.
"Bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai, dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput. Karena kepemimpinan Bu Mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu," ucap Hasto.
Diberitakan sebelumnya, muncul tagar #MegaDikudeta yang isinya desakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.
Dalam perbincangan di tagar itu, Jokowi diminta menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Terkait isu ini, Ganjar meminta agar relawan tidak mencampuri urusan partai.
Ganjar mengatakan, PDI Perjuangan memiliki aturan sendiri terkait ketua umum.
Baca: Sekjen Hasto: Relawan Projo Selalu Berubah Sesuai Arah Angin
"Enggak boleh, semua harus tertib. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu," ujar Ganjar, Senin (31/10), dikutip dari Kompas TV.
"Sebaiknya relawan tidak mencampuri urusan yang ada di partai," kata dia.
Ia pun meminta tidak ada pihak yang memprovokasi dan mengadu domba.
