Memimpin operasional sebuah partai politik sebesar PDI Perjuangan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan deru massa dan orasi di atas panggung. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah wajah partai dari sekadar mesin pemilu menjadi sebuah institusi peradaban yang rapi, terukur, dan modern.
"Partai yang besar tidak cukup hanya memiliki ide dan massa. Ia harus memiliki sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi pada pelayanan rakyat," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Disiplin mutu dalam berorganisasi bukanlah urusan administratif belaka, melainkan wujud nyata dari disiplin ideologis dan moral partai.
Gagasan inilah yang kemudian mendorong PDI Perjuangan menempuh "jalan sunyi" reformasi birokrasi internal sejak tahun 2016. Hasilnya tidak main-main. PDI Perjuangan menorehkan sejarah sebagai partai politik pertama di Asia yang berhasil meraih sertifikasi internasional ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, yang kemudian disempurnakan dengan ISO 55001 untuk Manajemen Aset.
Pencapaian tersebut juga pernah dirayakan dalam momentum 9 Years Quality Service di Kantor DPP PDI Perjuangan, pada Oktober tahun lalu. Di hadapan jajarannya, Hasto menerima pembaruan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II. Momen itu bukan sekadar perayaan selebrasi, melainkan pembuktian bahwa tata kelola partai berlogo banteng ini telah bertransformasi total meninggalkan kebiasaan lama yang kerap diistilahkan sebagai "manajemen warung".
Mendobrak Tradisi Lama
Hasto menyadari, mengelola partai sebesar PDI Perjuangan—dengan 34 DPD, 514 DPC, serta ribuan legislator dan kepala daerah—membutuhkan nyali besar untuk berubah. Di masa lalu, partai politik kerap rentan terhadap tumpang tindih instruksi dan hilangnya jejak aset. Dengan ISO, semua itu dibenahi.
Aset-aset partai yang dibangun dari keringat gotong royong kader kini disertifikasi atas nama institusi PDI Perjuangan, bukan lagi atas nama pribadi pengurus. Sementara itu, alur birokrasi, surat-menyurat, hingga perizinan cuti seluruh staf diatur secara digital dan terpusat melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.
Namun, Hasto dan jajaran DPP mengakui bahwa mempertahankan standar internasional selama sembilan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. "Penerapan standar mutu seperti ISO menjadi alat kontrol yang penting agar setiap lini organisasi bekerja transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Setiap tahun, mesin partai harus diuji lewat tahapan yang melelahkan. Mulai dari audit internal silang antar-deputi, proses tinjauan manajemen (management review), hingga puncaknya diaudit secara eksternal oleh lembaga independen ICSM. Proses ini memastikan bahwa standar ISO dipertahankan bukan karena pencitraan, tetapi karena sistemnya benar-benar berdenyut di urat nadi kesekretariatan.
Manusia di Balik Sistem
Hal yang paling menyentuh dari transformasi ini adalah bagaimana Hasto dan manajemen kesekretariatan memperlakukan manusianya. Partai politik bukanlah perusahaan swasta dengan keleluasaan merekrut profesional bergaji fantastis. Sumber daya manusia di partai sangat beragam, mulai dari aktivis, pemikir hingga kader akar rumput.
Hasto memastikan bahwa sistem ISO ini tidak digunakan untuk "membuang" mereka yang tertinggal, melainkan untuk mengangkat derajat mereka. Ketika ditemui ada staf atau anggota satuan tugas (Satgas) yang berpendidikan rendah, partai tidak memecatnya. Sebaliknya, partai memfasilitasi mereka untuk mengikuti program Kejar Paket C agar melek huruf dan mampu mengikuti sistem kerja yang baru. ISO, dalam kacamata Hasto, adalah alat edukasi untuk mendisiplinkan kader agar sadar akan kualitas, sebuah wujud nyata dari gotong royong dalam manajemen modern.
Visi transformasi ini tidak akan berhenti di Jakarta. Membawa mandat strategis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Partai berkomitmen untuk membangun tradisi kualitas di seluruh tubuh partai. Setelah sistem manajerial di tingkat pusat dan Sekolah Partai teruji dengan baik, cetak biru ISO ini bersiap diimplementasikan secara bertahap hingga ke tingkat DPD dan DPC.
Perjalanan mengawal mutu PDI Perjuangan adalah napas panjang institusionalisasi demokrasi. Karena pada akhirnya, kualitas tata kelola sebuah partai politik adalah cerminan dari seberapa besar penghormatan partai tersebut terhadap suara dan nasib rakyat yang diwakilinya.
