Jakarta, Gesuri.id - Kepala Sekretariat DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) Narendra Kartiyasa Kiemas menegaskan demokrasi bukanlah kebebasan yang sebebas bebasnya.
Narendra menyatakan, harus ada norma dan hukum berjalan seiring dengan kebebasan dalam negara demokrasi.
Baca: PDI Perjuangan: BMI Lakukan Terbaik Bagi Partai & Rakyat
Narendra mengingatkan, bahwa slogan atas nama demokrasi diawal era reformasi begitu sakral. Saat itu, hampir seluruh elemen masyarakat ingin melakukan perubahan di Negara tercinta ini.
"Elemen masyarakat bahu membahu menembus peluru dari ABRI (TNI), dari amukan PAM Swakarsa yang merupakan para militer yang dibentuk seorang Jenderal, demi tegaknya demokrasi," ujar Narendra, baru-baru ini.
Namun sayang, lanjut Narendra, demokrasi saat ini menjadi 'oksigen' bagi segelintir elemen masyarakat untuk melakukan demontrasi yang mengarah ke pemakzulan presiden. Bahkan juga bagi masyarakat yang menginginkan khilafah di Negara ini.
"Atas nama Demokrasi ini juga sekarang masyarakat terpecah belah, saat pilkada, pilpres, pilgub, pileg mereka saling serang dan membunuh dalam sosial media, saat pertemuan dengan pendukungnya, caci maki, hoax dilemparkan untuk membunuh karakter pesaingannya," ujar Narendra.
Baca: BMI Pangandaran Dukung Pemerintah Batasi Akses Media Sosial
Maka, Narendra mengingatkan seluruh anak bangsa bahwa kebebasan itu bukan bebas sebebas-bebasnya, namun harus ada norma dan hukum yang berjalan seiringan.
"Semoga Atas Nama Demokrasi, Negara ini tetap dalam kesatuan NKRI, berideologi Pancasila, bernafaskan Bhineka Tunggal Ika, dan terakhir dalam geraknya bersatu harmoni dalam gotong Royong," pungkasnya.
