Jakarta, Gesuri.id - Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menegaskan Kader PDI Perjuangan di Kalbar yang terbukti terlibat dalam bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam sanksi tegas hingga pemecatan dari partai.
Ia menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan di Kalbar wajib mematuhi instruksi DPP yang melarang keterlibatan dalam bisnis program tersebut. Karena menurutnya, jika perintah partai sudah jelas maka seluruh kader wajib menjalankannya tanpa pengecualian.
"Kalau perintah partai sudah jelas, kita tegak lurus. DPP sudah menginstruksikan dan saya berharap para kader serta jajaran pengurus di Kalimantan Barat mengindahkan instruksi tersebut," kata Krisantus kepada detikKalimantan, Sabtu (7/3).
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kader Banteng NTB Perkuat Nilai Perjuangan
Wakil Gubernur Kalbar ini mengatakan kader PDI Perjuangan seharusnya fokus mengawal keberhasilan program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, bukan justru terlibat dalam bisnisnya. Maka dari itu, kader maupun pengurus partai yang terbukti melanggar instruksi tersebut akan menghadapi konsekuensi tegas dari partai.
"Kalau sudah keluar instruksi DPP, siapa pun yang melanggar tentu ada sanksi. Mulai dari sanksi administrasi sampai pemecatan sebagai kader maupun pengurus partai," tegas Krisantus.
Sebagai unsur pimpinan partai di daerah, Krisantus menegaskan sikap DPD PDI Perjuangan Kalbar satu suara dalam menjalankan instruksi DPP. Ia pun meminta kader PDI Perjuangan Kalbar harus tunjukkan sikap militansi dan loyalitas kepada partai sebagai bentuk tunduk dan patuh. Serta mendukung program pemerintah.
"Saya ini berpartai dari awal masuk politik tidak pernah pindah partai. Bahkan di tangan saya ada tato banteng sebagai bentuk militansi dan loyalitas kepada partai. Saya rasa, kader yang lain juga harus loyal," katanya.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Krisantus mengaku juga telah berkomunikasi langsung dengan pihak pengelola Program MBG di tingkat pusat maupun regional Kalbar.
Namun ia mengingatkan pelaksanaan program MBG di daerah harus berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, terutama terkait keamanan pangan.
"Saya pernah bertemu dengan Kepala MBG, bahkan beliau juga sempat bertandang ke rumah saya. Saya sampaikan, saya selaku Wakil Gubernur tentu saya mendukung program Presiden. Cuma ada rambu-rambunya. Jangan sampai ada keracunan atau insiden di sekolah-sekolah yang menerima MBG. Kalau sudah satu dua kali terjadi keracunan, menurut saya dapur itu tidak bisa dipertahankan," jelasnya.
