Ikuti Kami

Kritisi Sistem Politik, Hasto Desak Reformasi Proporsional Terbuka untuk Cegah Korupsi

Hasto menjelaskan, proses kompetisi yang mahal dalam pemilu membuat banyak calon legislatif terjebak dalam praktik transaksional.

Kritisi Sistem Politik, Hasto Desak Reformasi Proporsional Terbuka untuk Cegah Korupsi
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sambutan dalam Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Indonesia, Selasa (9/12) - Foto: DPP PDI Perjuangan

Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, sistem proporsional terbuka dalam pemilu menjadi salah satu faktor terbesar yang memicu politik uang, nepotisme, hingga korupsi jabatan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/12). 

Menurutnya, sistem ini membuat kekuasaan ditentukan oleh modal, bukan oleh kualitas kader. Hasto menjelaskan, proses kompetisi yang mahal dalam pemilu membuat banyak calon legislatif terjebak dalam praktik transaksional. 

“Hanya yang punya uang besar yang bisa menang. Ini bukan demokrasi yang sehat,” ujarnya. Ia menegaskan perlunya desain politik yang lebih adil dan antikorupsi.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah mengambil posisi tegas dengan membangun mekanisme internal yang menekan politik uang melalui meritokrasi. Partai menerapkan psikotes, pemetaan politik, hingga seleksi berbasis nilai untuk menentukan calon pemimpin. Sistem itu, katanya, telah menurunkan biaya politik secara signifikan.

Ia juga menyampaikan hasil disertasinya yang menegaskan bahwa kelembagaan partai merupakan faktor terbesar dalam menjaga ketahanan organisasi politik. Dengan demikian, reformasi sistem politik harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan partai di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Hasto menegaskan, korupsi tidak akan hilang bila sistem politik tetap membuka celah kapitalisasi kekuasaan. Ia menyebut bahwa arah reformasi politik ke depan harus memastikan representasi rakyat berjalan tanpa campur tangan modal besar.

Selain itu, ia mendesak agar sistem penegakan hukum diperbaiki untuk memastikan tidak ada tekanan kekuasaan terhadap lembaga yudikatif. Pemisahan kekuasaan yang sehat, menurutnya, menjadi syarat dasar demokrasi.

Hasto juga menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai momentum untuk melakukan koreksi total terhadap arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, sistem politik harus diarahkan kembali pada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Pancasila.

Mengakhiri sambutannya, Hasto menyebut partai politik, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja bersama membangun integritas nasional. “Reformasi politik adalah kunci. Kalau sistemnya benar, pemimpinnya benar,” tutupnya.

Quote