Aceh, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud memiliki beberapa memiliki cara mengentaskan kemiskinan di Bumi Serambi Mekah ini.
Menurut mantan pekerja di Wold Bank itu, untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, banyak literasi yang dapat dituangkan dalam kebijakan, strategi dan rencana aksi seperti yang selama ini dituliskan oleh Bappeda Aceh.
Baca: Ansy Lema Atasi Kemiskinan NTT dengan Pertanian Lahan Kering
Dari sisi kebijakan, misalnya mencari masalah untuk diselesaikan, mencari potensi untuk dikembangkan, menciptakan enabling condition atau kondisi pemungkin. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi serta memastikan satu data dalam satu sistem yang terintegrasi.
Dari sisi strategi, pengurangan beban masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan menguatkan kapasitas mereka, menekan biaya transaksi ekonomi serta menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan.
Dari sisi rencana aksi, dimensi kemiskinan harus dimasukkan, misalnya ketahanan pangan, infrastruktur dasar, ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan.
“Semua strategi ini harus dibuat dengan tepat fokus, lokasi, modus, sasaran, jumlah dan tepat waktu,” katanya.
Seandainya kebijakan, strategi dan rencana aksi ini dijalankan dengan komprehensif, maka kemiskinan aceh dapat dikurangi secara signifikan.
Muslahuddin mengatakan, ia memberikan satu solusi saja dari sekian banyak hal yang bisa dilaksanakan, yaitu membuat pengembangan inkubator usaha masyarakat yang terintegrasi.
Khususnya sektor pertanian yang secara umum termasuk perikanan, kelautan dan peternakan di dalamnya.
Mengapa sektor pertanian? Karena hampir 80 % kontributor untuk angka 750.000 atau 15 % kemiskinan Aceh berasal dari sektor ini. Data tersebut dapat dilihat dalam Basis Data Terpadu (BDT), yang dimiliki Bappeda Aceh yang diurai dari desil satu hingga empat.
Maka bila mengacu pada strategi perencanaan berbasis data dan fakta (evidance based planning) yang bermuara pada tepat fokus, lokus, modus, sasaran, jumlah dan waktu, maka pertanian harus menjadi prioritas.
Selanjutnya mengapa pusat inkubator usaha pertanian diperlukan? Setidaknya ada beberapa kondisi ril yang dihadapi Aceh saat ini.
Baca: Sihar Sitorus Soroti Angka Kemiskinan Versi BPS, Tak Relevan
Pertama, pemahaman masyarakat terkait pertanian masih terfokus pada aspek budidaya untuk peningkatan produksi standar, belum pada tahapan produksi yang dapat digolongkan dalam bentuk usaha agro.
Hasil yang diperoleh baru 40 % dari total yang dapat dihasilkan. Kedua, jumlah uang yang besar, terutama uang yang beredar di masyarakat seperti Dana Desa belum mampu digunanakan secara optimal untuk peningkatan ekonomi.
Misalnya lewat BUMG untuk usaha di bidang agro meskipun sebagian besar penduduknya adalah petani.
“Persentase penggunaan Dana Desa lewat BUMG untuk usaha agro masih sangat kecil.”
Ketiga, minimnya pengetahuan tentang pemasaran produk yang diminati oleh pasar, khususnya nilai tambah yang dapat menghasilkan pendapatan secara berganda.
Keempat, lemahnya pemahaman pengelolaan kelembagaan terutama yang erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat miskin, seperti BUMG, Koperasi, Kelompok Tani dan seterusnya.
“Dalam upaya mengejar ketertinggalan, sepertinya pemerintah tidak boleh lagi menggunakan ritme proses reguler pembangunan yang belum mampu menurunkan angka kemiskinan dalam waktu yang cepat. Di sinilah dibutuhkan proses antara, di mana pemerintah harus membuat kebijakan tentang dana yang dapat dieksekusi dengan cepat, misalnya CSR, angel investor, croud funding, dan model donasi lainnya.” paparnya.
Baca: Ganjar Ajak Jajarannya Getol Berantas Kemiskinan
Konsep quick win yang disampaikan olehnya, akan menemukan mekanisme terbaik yang menjadi contoh yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai hal seperti yang disebutkan Muslahuddin.
“Quick win saya anggap sebagai sebuah proses human invesment (investasi terhadap Sumberdaya Manusia) yang kemudian dapat menjadi pijakan untuk membuat kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama,” sebutnya.
Ia pun menyarankan Pemerintah Aceh mengubah pendekatan seperti yang sudah dilakukan selama ini. Saat ada 12 SKPA yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Masing-masing SKPA menjalankan tupoksinya dalam upaya menjadi kontributor pengurangan angka kemiskinan tersebut. Namun hasilnya belumlah terlihat nyata. Bahkan Presiden RI ikut mengomentarinya.
“Menurut hemat saya, salah satu problemnya adalah besarnya biaya operasional dinas sehingga porsi yang diterima langsung oleh rakyat menjadi berkurang. Selain itu indahnya phrasa singkronisasi dan harmonisasi dari perencanaan hingga pelaksanaan, masih sulit diwujudkan. Problema sistemik ego sektoral sepertinya sangat sulit dipecahkan sehingga aspek utilisasi anggaran dan dampak program dipastikan kurang signifikan,” katanya.
Muslahuddin menyarankan perlunya menyatukan peruntukan dana pengentasan kemiskinan dari 12 SKPA tersebut dalam satu bentuk pengelolaan, apakah namanya PMU, atau satker khusus disesuaikan dengan tata kelola keuangan yang menganut prinsip akuntabilitas yang dipayungi pergub.
Dampak dari pembentukan ini dipastikan sangat besar. Pertama, jumlah dana operasional akan berkurang. Kedua,target bantuan akan sangat terfokus untuk mengurangi angka kemiskinan.
Ketiga, ketika program kegiatan membutuhkan sinergi lintas dinas secara otomatis dapat dilaksanakan.
Keempat, konsep ini akan sangat memudahkan untuk membuat program pengentasan kemiskinan berbasis kawasan.
Baca: Mensos Sebut BPNT Berkontribusi Kurangi Angka Kemiskinan
Kelima, pengukuran pengurangan jumlah angka BDT akan sangat mudah. Terutama 80 kecamatan di Aceh hari ini dalam kategori merah akan diubah menjadi biru.
Kalau ini dapat diwujudkan, maka kemiskinan Aceh akan tersisa 8 % saja dengan kata kunci political will dan keinginan yang kuat.
“Tentu saja, konsepsi ini membutuhkan banyak pemikiran lanjutan. Akan tetapi paling tidak gagasan ini penting menjadi konsideran di tengah penceklik terobosan pengentasan kemiskinan
