Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan mengapresiasi terpilihnya lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang baru.
Partai berlambang banteng ini menaruh harapan besar dan meminta para komisioner untuk membuktikan kinerjanya.
Baca: Presiden Jokowi Tidak Setujui Empat Usulan DPR
"Kami memberikan apresiasi atas terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela kunjungannya ke Sintang, Kalimantan Barat dalam rangka konsolidasi PDI Perjuangan, Jumat (13/9).
Hasto mengatakan PDI Perjuangan berharap agar seluruh jajaran pimpinan KPK yang baru dapat mengedepankan pemberantasan korupsi, melalui pencegahan yang didasarkan prinsip keadilan. Serta yang penting adalah ketaatan kepada seluruh mekanisme hukum.
Artinya, tidak boleh ada lagi penetapan tersangka secara tergesa-gesa tanpa melalui bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh ada lagi mekanisme penyadapan yang ditujukan karena intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Tidak boleh lagi ada kasus-kasus penetapan tersangka bertahun-tahun, tanpa ada sebuah kejelasan terhadap mekanisme hukumnya," ucap Hasto.
Terkait pro dan kontro terhadap lima pimpinan KPK yang baru, Hasto mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Bahakan, kata dia, di internal KPK sendiri selalu ada pro dan kontra. Baginya, yang terpenting adalah pembuktian bahwa tuduhan miring takkan terbukti lewat kinerja yang baik.
"Yang penting sebuah komitmen, karena publik akan melihatnya. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi pimpinan yang terbaru untuk membuktikan kinerjanya," kata Hasto.
Baca: Sah! DPR RI Pilih Lima Pimpinan KPK
Hasto menyatakan juga komitmen PDI Perjuangan untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Dimana partai bertindak proaktif melakukan sosialisasi untuk mencegah seluruh petugas partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Dan aturan ketat di internal itu diberlakukan terhadap semua kader yang duduk di struktur partai, eksekutif, maupun legislatif.
"Kami memberikan sanksi seberat-beratnya melalui pemecatan seketika bagi mereka yang tertangkap tangan KPK maupun sanksi pemecatan bagi yang terlibat tindak pidana korupsi," tandas pria asal Yogyakarta itu.
Sebelumnya, lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akhirnya terpilih. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari.
Mereka adalah Nawawi Pomolango yang merupakan mantan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.
Lili Pintauli Siregar yang merupakan mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK periode 2013-2018.
Nurul Ghufron yang terakhir tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Lalu Alexander Marwata yang merupakan komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi.
Terakhir adalah Irjen Firli Bahuri yang merupakan mantan Kepala Polda Sumatera Selatan dan kemudian dipilih oleh Komisi III sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.
Baca: Presiden Jokowi Tekankan Tiga Poin Pertimbangan
Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu secara tegas mengaku akan menggalang dukungan terhadap salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yaitu Inspektur Jenderal Firli Bahuri.
Masinton menegaskan akan mengajak rekan di Komisi Hukum DPR RI untuk meloloskan nama Firli sebagai salah satu pimpinan lembaga antirasuah peridoe mendatang.
"Kalau saya akan usulkan kepada teman teman di komisi tiga untuk tetap memilih Pak Firli," ujar Masinton.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan alasannya tetap akan memilih Firli sebagai pimpinan KPK, sebab menurut Masinton mantan Deputi Penindakan KPK telah dizhalimi oleh awak KPK tepat sehari sebelum fit and proper test Capim KPK di Komisi Hukum DPR.
Sedangkan anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Arteria Dahlan membanjiri Firli dengan pujian saat fit and proper test. Dia mengapresiasi dokumen pemaparan yang dibuat Firli.
"Mencegah korupsi bukan menjadi KPK negara di dalam negara, tapi bagaimana kerangka konseptual. Mudah-mudahan ini bisa dibaca dan dibagikan ke publik," ujar politisi Arteria.
Baca: Presiden Jokowi Setujui Dewan Pengawas KPK, Asal...
Dukungan terhadap Firli di ruang rapat Dewan ini kontras dengan protes publik terhadap dirinya. Firli adalah capim paling disorot lantaran dianggap pernah melanggar etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Namun hasil akhir keputusan Komisi III terlanjur bulat. Firli ditunjuk sebagai Ketua KPK baru dengan suara bulat sebanyak 56 suara dari 56 anggota Komisi III.
