Ikuti Kami

Rakernas I PDIP: Tegaskan Kedaulatan Politik dan Tolak Dominasi Asing

Rekomendasi Rakernas, PDIP Desak Pemerintah Menolak Intervensi Negara Merdeka

Rakernas I PDIP: Tegaskan Kedaulatan Politik dan Tolak Dominasi Asing
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I yang dihadiri ribuan kader PDIP - Foto: DPP PDI Perjuangan

Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan secara resmi mengeluarkan sikap terkait kedaulatan dan dinamika geopolitik global dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I yang dihadiri ribuan kader partai berlambang Banteng moncong putih. 

PDIP dalam sikap politik eksternal berkomitmen penuh menjaga kedaulatan Indonesia dari segala bentuk tekanan dan dominasi kekuatan asing.

Partai yang dipimpin Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri itu menganggap kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional. 

"Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional," kata dia membacakan sikap politik, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Selain itu, PDIP dalam poin sikap politik eksternal menyoroti pelanggaran kedaulatan negara merdeka di kancah internasional dengan menyinggung peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh otoritas AS.

"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara Merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro," lanjut Jamaluddin.

PDIP merasa tindakan intervensi AS merendahkan muruah PBB dan Dasa Sila Bandung dan bertentangan dengan hukum internasional.

"Selain merendahkan marwah PBB, bertentangan dengan Hukum Internasional dan Dasa Sila Bandung. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan," demikian Jamaluddin membacakan skiap PDIP. 

Selan itu, PDIP dalam sikapnya mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, san peternak untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat," demikian Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP.

Quote