Samarinda, Gesuri.id — Rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR) yang dihelat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur resmi rampung, Minggu (1/11).
Penutupan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan AW Sjahranie, Samarinda, itu ditutup dengan sesi pembekalan khusus terkait konsep dan taktik penguatan relawan kesehatan.
Materi krusial tersebut dibawakan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning. Di hadapan para kader perempuan akar rumput, Ribka secara blak-blakan menyoroti masih kacaunya sistem pendataan desil serta karut-marut pelayanan BPJS Kesehatan yang kerap merugikan masyarakat kecil di Bumi Mulawarman.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Sering kali kita temui data desil yang amburadul di lapangan, terutama menyangkut layanan kesehatan rakyat. Karena itulah kader-kader perempuan ini kami gembleng agar mahir melakukan advokasi dan sigap mendampingi warga yang kesulitan berobat," tegas Ribka.
Menurutnya, pendampingan warga di fasilitas kesehatan tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Relawan harus paham betul peta jalan penanganan, mulai dari awal warga mengeluhkan sakit, proses rawat inap di rumah sakit, hingga tuntasnya masalah administrasi maupun medis pasien.
Guna memperkuat taji para relawan di lapangan, DPP PDI Perjuangan membekali mereka dengan instrumen hukum yang kokoh. Ribka menyebutkan bahwa pemahaman mendalam tentang konstitusi dan undang-undang kesehatan wajib dikuasai oleh setiap peserta pelatihan.
"Kami bekali mereka pemahaman konstitusi dan hak-hak kedaulatan pasien. Mereka juga dibekali buku saku khusus agar punya pegangan kuat saat harus berhadapan langsung dengan birokrasi rumah sakit," jelasnya.
Politisi senior ini juga mengingatkan para relawan agar jeli dan kritis terhadap regulasi internal rumah sakit yang kerap bertentangan dengan aturan di atasnya, utamanya terkait klaim maupun prosedur BPJS. Ia mewanti-wanti agar aturan birokrasi tidak menjadi alat untuk memanipulasi hak-hak pasien tidak mampu.
"Relawan wajib paham regulasi rumah sakit agar tidak gampang dimanipulasi. Jangan sampai aturan internal rumah sakit mencederai aturan yang lebih tinggi, karena undang-undang posisinya tentu jauh lebih kuat daripada sekadar peraturan rumah sakit," tandasnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Melihat antusiasme tinggi yang ditunjukkan peserta asal Kaltim sepanjang sesi materi, Ribka mengaku optimistis. Ia menilai isu kesehatan merupakan persoalan paling mendasar yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
Pembentukan pasukan relawan kesehatan ini merupakan bagian dari gerakan masif yang telah digencarkan DPP PDI Perjuangan di berbagai provinsi lain, seperti Jawa Barat, Banten, Bengkulu, hingga Lampung, dan kini resmi mengakar di Benua Etam.
Menutup arahannya, Ribka menegaskan bahwa langkah konkret ini merupakan pengejawantahan langsung dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu tidak berjarak dengan rakyat.
"Ini adalah wujud nyata kerja kerakyatan. Sesuai instruksi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, kader harus selalu turun ke bawah, menyatu dengan denyut nadi rakyat, dan hadir memberikan solusi atas persoalan sehari-hari mereka," pungkasnya.
