Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengenang saat-saat dirinya menjadi wakil rakyat di Senayan.
Menurut Ahok, ia kerap membocorkan oknum koruptor saat duduk di DPR RI.
Baca: Ahok Minta Anggota DPRD DKI Baru Bekerja Sesuai UU
Demikian Ahok membagikan pengalaman itu tepat saat pelantikan anggota DPR RI 2019-2024, Selasa (1/10) lalu.
Video tersebut dibagikan di channel Youtubenya sejak 30 September hingga Jumat (4/10).
“Film dokumenter berdurasi 38 menit ini menggambarkan perjalanan politik BTP maju ke DPR RI tanpa perlu mengeluarkan uang untuk memasang billboard atau baliho termasuk harus berhadapan dengan sentimen SARA,” tulis akun Youtube resmi Ahok seperti dikutip Wartakotalive.
Di video itu, diperlihatkan situasi Pileg di Bangka Belitung sejak tahun 2008 hingga 2009.
Namanya tidak dikenal di Pulau Bangka, Ahok memiliki rekam jejak yang baik di Belitung Timur.
Pernah menjadi Bupati Belitung Timur merupakan modal besar Ahok bisa melenggang ke Senayan.
Misalnya saja di pantai nyiur melambai, Manggar, Kabupaten. Belitung Timur, seorang ustadz di sebuah surau mengaku pernah dibantu Ahok dalam mendapatkan air bersih untuk anak-anak mengaji.
“Yang membantu kami di surau ini Bupati Ahok, beliau yang perduli,” kata seorang ustadz di dusun Sawah.
Ia bercerita bahwa saat masih menjadi Bupati, Ahok datang ke surau tersebut. Ia mengaku ingin melihat kondisi sumur dengan surau.
“Jadi kalau ada payau air, mau dibangun biar ada air jernih,” kata ustadz tersebut.
Ia mengaku saat itu Ahok juga sempat kaget dengan kondisi surau yang memprihatinkan. Mulai dari atap seng dan berdinding papan reot.
Penduduk Belitung Timur lainnya juga mengaku percaya dengan rekam jejak Ahok untuk maju ke DPR RI. Mereka tidak pernah mendengar soal isu korupsi saat pria asal Belitung itu menjabat Bupati.
“Oh tidak ada dongeng itu dia korupsi, tidak ada,” kata seorang pria tua di dalam video.
Modal kerja saat menjadi bupati itulah yang membuat Ahok mendapatkan suara untuk duduk di Senayan.
Di dalam video, Ahok menceritakan bahwa politik bersih harus menjadi komitmen seluruh calon anggota legislatif ketika memutuskan maju ke Senayan.
Sebab, politik yang diawali dari kejujuran akan berpengaruh hingga duduk di Senayan nantinya.
Pun ia tetap melakukan transparansi itu hingga duduk di Senayan.
“Saya lakukan di DPR RI adalah transparansi, saya satu-satunya anggota DPR RI yang melaporkan secara lengkap dari perjalanan dinas termasuk keuangan resesnya,” kata Ahok.
Bukan cuma transparansi di pengelolaan keuangannya, Ahok juga ternyata kerap membocorkan adanya dugaan mark up di DPR RI.
“Termasuk bagaimana oknum-oknum di DPR lakukan permainan mark up di DPR saya laporkan itu semua di website,” kata Ahok.
Diketahui saat kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik mencuat, hanya Ahok satu-satunya anggota Komisi II DPR RI yang tidak disebut KPK dalam dakwaan.
Baca: Anies Panggil Ahok, Akhirnya Mereka Cipika-Cipiki
Saat itu ia duduk di komisi II dari fraksi Partai Gerindra.
Ahok sempat kembali bercerita soal kasus mega korupsi itu usai KPK menetapkan beberapa tersangka.
Dikutip dari Kompas.com Ahok mengatakan, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP.
Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan e-KTP.
"Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/3/2017).
Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian fee dari pengadaan e-KTP maupun tentang dia masuk dalam daftar orang yang menerima fee.
