Jakarta, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan melalui Balitpus menggelar webinar nasional seri I dengan mengangkat tema “Evaluasi Sistem Politik Pasca Reformasi”, Rabu (23/12), dalam rangka menyambut HUT PDI Perjuangan ke-48 pada 10 Januari 2021 mendatang.
Tema tersebut diangkat berkenaan dengan sejarah PDI dan menjadi PDI Perjuangan dalam mewarnai dinamika politik dan perjalanan bangsa Indonesia, hingga pasca reformasi.
Baca: Megawati Soekarnoputri Sabet Women of The Year 2020
Webinar seri I ini menghadirkan keynote speaker, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang diwakili oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, MSi, para pembicara dari peneliti politik dan demokrasi Indonesia hingga politisi, yaitu, Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, Pegiat Perludem Titi Anggraini, Anggota DPR RI-Fraksi PDI Perjuangan Dedy Yevri Sitorus, dan Direktur Eksekutif CIRS Kusnanto Anggoro.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, salah satu pekerjaan rumah adalah memperkuat sistem kepartaian sebagai sarana aspirasi rakyat. Menurutnya, sistem politik harus sejalan dengan pembangunan ideologi, karakter budaya serta keamanan bangsa Indonesia.
“Di saat yang sama masih ada persoalan yang sangat kompleks terkait dengan sistem kepartaian dengan penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi juga menguji kekuatan sistem politik di negara-negara demokrasi,” katanya.
Berangkat dari persoalan tersebut, Bahtiar menegaskan, sistem kepartaian harus melakukan evaluasi dalam proses rekrutmen politik agar mampu menata ulang sistem politik di Indonesia. “Harus ada evaluasi, termasuk dalam proses rekrutmen politik serta dalam menata ulang semua sistem politik, kepartaian dan pemerintahan," tegasnya.
Sementara Phillips Vermonte menilai, tulang punggung demokrasi adalah partai politik, sehingga kalau partai politik baik maka sistem politik itu baik.
“Karena itu, PDI Perjuangan harus terus melakukan rekrutmen caleg yang berkualitas sehingga tujuan partai politik tercapai, yaitu melanjutkan demokrasi, menjadikan Indonesia rumah semua untuk semua, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan tata-kelola pemerintahan dan legislatif yang lebih baik," ujar Direktur Eksekutif CSIS tersebut.
Titi Anggraeni memaparkan dari sisi partisipasi, pemilih Indonesia sangat loyal dan kooperatif kepada agenda elektoral negara. Namun di saat yang sama, sistem pemilu di Indonesia itu paling kompleks dan rumit di dunia. Sistem politik Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi serta belum mencerminkan kesetaraan gender yang memadai dan inklusif.
“Untuk menguatkan kelembagaan partai harus ada demokratisasi internal di tubuh partai politik melalui kaderisasi, rekrutmen serta tata-kelola partai yang demokratis dan fungsional," ungkapnya.
Baca: Risma Tak Akan Lupakan Warga Surabaya
Ke depan, tambahnya, harus ada peningkatan alokasi dana negara yang diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas, afirmasi keterwakilan perempuan serta skema penegakan hukum atas praktik politik uang.
Sementara Kusnanto Anggoro dalam perspektifnya menitikberatkan pada tantangan partai dan bangsa ke depan adalah ideologi sosial, yaitu ekslusivisme identitas, intoleransi dan radikalisasi.
“Partai politik harus terus melakukan pembenahan, sebab bila tidak akan ada persoalan dalam penyelenggaran pemerintahan dan dalam demokrasi elektoral. Generasi milenial pada tahun 2045 punya ekspektasi yang mungkin berbeda dengan generasi zaman ini, dan harus dijawab oleh partai politik. Kalau tidak, partai akan kehilangan legitimasi,” ujar Kusnanto.
Selanjutnya, Deddy Sitorus mengatakan, untuk konteks sistem politik di Indonesia, tak perlu mencari sistem politik dari luar yang punya latar belakang psikologis, sosiologis dan tata-nilai sendiri. Sistem politik dan pemilu Indonesia harus senantiasa bersumber dan merujuk kepada Pancasila.
“Ke depan, PDI Perjuangan harus memotori UU yang dibahas melalui sebuah proses berjenjang sehingga bisa membawa aspirasi sehingga tidak ada gap antara kebutuhan masyarakat, partai, pemerintahan dan stakeholders yang lain. Proses pengelolaan pemerintah harus benar-benar diperbaiki, termasuk UU Otda," jelas Anggota DPR RI-Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Webinar dipandu oleh Sekretaris Balitpus PDI Perjuangan Lukita Tuwo, dan dibuka langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Ir. Hasto Kristiyanto, MM. Hadir dalam webinar sekitar 750 orang peserta baik internal kader dan pengurus PDI Perjuangan dan dari kalangan umum eksternal.
Kontributor: Yogen.
