Pekalongan, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Pekalongan menggelar sarasehan reflektif untuk memperingati tiga dekade atau 30 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996. Kegiatan khidmat tersebut dilangsungkan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan pada Minggu malam (26/7/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekalongan, pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), jajaran badan dan sayap partai, serta diramaikan oleh kehadiran para kader dan simpatisan.
Rangkaian acara diawali dengan sarasehan bertema mengenang 30 tahun Peristiwa Kudatuli guna mengingat kembali lembaran penting dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Suasana langsung berubah khidmat ketika seluruh peserta mengikuti sesi renungan dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para pejuang demokrasi yang menjadi bagian dari sejarah panjang PDI Perjuangan.
Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran dan nonton bareng (nobar) film dokumenter yang merekam kronologi Peristiwa Kudatuli. Melalui tayangan tersebut, para peserta diajak untuk memahami kembali situasi politik masa lampau, keteguhan kader PDI dalam mempertahankan Kantor DPP PDI, hingga bagaimana dampak peristiwa itu menjadi pemicu lahirnya era Reformasi.
Seluruh rangkaian acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI-P Kota Pekalongan, H. Gumelar. Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan semangat perjuangan, merawat nilai-nilai demokrasi, serta memperkuat soliditas kader dalam mengemban amanah partai di tengah masyarakat.
Mewakili Ketua DPC, Sekretaris DPC PDI-P Kota Pekalongan, H. Masykur Taib, menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli merupakan bagian krusial dari sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan oleh generasi penerus.
"Peristiwa 27 Juli ini terjadi pada tahun 1996. Saat itu merupakan bagian dari dinamika politik pasca-Kongres PDI di Medan tahun 1993. Kudatuli menjadi salah satu momentum lahirnya Reformasi karena merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan kebebasan berpendapat. Dari perjalanan itu kemudian lahir kehidupan demokrasi yang lebih terbuka, termasuk sistem multipartai yang kita rasakan hingga sekarang," ujar Masykur.
Ia menilai, generasi muda—khususnya para kader PDI-P dari kalangan Gen Z yang sebagian besar belum lahir saat peristiwa itu terjadi—perlu dibekali pengetahuan sejarah yang objektif agar mereka memahami bahwa kebebasan berdemokrasi hari ini lahir melalui pengorbanan yang tidak sedikit.
"Jangan sampai sejarah bangsa ini hilang dari ingatan generasi penerus," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk pendidikan politik agar kader tetap memegang teguh nilai keberanian menyuarakan aspirasi rakyat.
Pandangan senada turut disampaikan oleh tokoh senior PDI-P Kota Pekalongan, H. Ismet Inonu. Ia mengajak seluruh kader untuk menjadikan Peristiwa Kudatuli sebagai pelajaran berharga dalam memahami dinamika politik nasional.
"Peristiwa Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan, tetapi merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Dari peristiwa itulah masyarakat mulai melihat bagaimana demokrasi diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Banyak kader saat itu mengalami intimidasi, tekanan, bahkan menjadi korban demi mempertahankan hak berdemokrasi," tutur Ismet.
Ismet menekankan, para saksi sejarah yang mengalami langsung situasi politik kelam kala itu memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan cerita yang sebenarnya kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mendengarnya secara sepenggal.
Melalui kombinasi sarasehan, doa bersama, dan pemutaran film dokumenter ini, DPC PDI-P Kota Pekalongan berharap seluruh kader semakin mendalami sejarah perjuangan partai, memperkuat komitmen menjaga demokrasi, serta konsisten melanjutkan cita-cita perjuangan demi kesejahteraan rakyat.
