Jakarta, Gesuri.id - Mantan Bupati Tulang Bawang, Winarti, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI. Usai ditetapkan, Winarti langsung dilantik di Hotel Santika, Bandar Lampung, Sabtu (6/12/2025).
Ia menggantikan Sudin yang memimpin DPD PDI Perjuangan Lampung sejak 2017.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Winarti dikenal sebagai kader yang meniti karier politik dari bawah. Ia memulai langkah politiknya pada 1999 sebagai sekretaris ranting di Lampung Tengah. Setahun kemudian, terpilih sebagai Ketua PAC Seputih Mataram.
Pada 2009, Winarti dipercaya memimpin DPRD Tulang Bawang untuk periode 2009–2014. Kemudian, pada Pilkada 2017, ia maju bersama Hendriwansyah dan terpilih sebagai Bupati Tulang Bawang periode 2017–2022. Ia sekaligus menjadi perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut.
Pada 2024, Winarti kembali maju di Pilkada Tulang Bawang bersama Reynata yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra. Pasangan ini mendapat nomor urut 1, namun harus puas berada di posisi terakhir dengan perolehan 48.476 suara.
Winarti lahir di Seputih Mataram, Lampung Tengah pada 4 April 1975. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Lampung Utara (1981–1985), kemudian melanjutkan ke SMP Yayasan Pendidikan Islam 3 Seputih Mataram dan SMEA Negeri Poncowati Lampung Tengah (1991–1994).
Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Muhammadiyah Metro (1995–2000), lalu meraih gelar pascasarjana bidang hukum di Universitas Bandar Lampung pada 2011. Program Doktor Ilmu Pemerintahan diselesaikan di IPDN dan ia diwisuda pada 31 Juli 2021.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Konferda VI memutuskan penetapan Winarti sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung berdasarkan hasil psikotes, evaluasi calon ketua, dan keputusan rapat pleno DPP PDI Perjuangan. Forum juga mengesahkan Palgunadi dan Kostiana sebagai calon personalia DPD PDI Perjuangan Lampung.
Ketua DPD terpilih kemudian diinstruksikan memimpin tim formatur bersama pimpinan sidang untuk menyusun struktur dan komposisi kepengurusan. Dalam penyusunannya, wajib memperhatikan dua nama calon personalia yang telah ditetapkan serta memenuhi keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen dari total penguru
