Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyoroti persoalan buta aksara yang masih terjadi di Kabupaten Garut. Berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 0,98 persen penduduk Garut berusia 10 tahun ke atas masih belum mampu membaca dan menulis.
“Kalau menemukan warga yang buta aksara, tidak bisa membaca dan menulis, silakan berkomunikasi dengan PKBM terdekat. Ini merupakan tanggung jawab kita semua,” ujar Yudha saat berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dikutip Jumat (2/10/2026).
Menurut Yudha, persentase tersebut setara dengan lebih dari 20 ribu hingga kurang dari 30 ribu warga. Sementara itu, tingkat melek aksara di Kabupaten Garut saat ini telah mencapai sekitar 99,02 persen. Namun, capaian tersebut masih menyisakan warga yang membutuhkan akses terhadap pendidikan dasar.
Yudha menilai penanganan buta aksara tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, mahasiswa, masyarakat, serta organisasi terkait perlu terlibat untuk mendata sekaligus membantu warga yang belum mampu membaca dan menulis.
Persoalan tersebut, kata Yudha, masih ditemukan secara langsung di tengah masyarakat. Saat melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah Bayongbong dan sekitarnya, ia menemukan dua warga yang belum mampu membaca dan menulis.
Salah satunya Nazwa, remaja berusia 15 tahun asal Kampung Nyalindung RT 04 RW 11, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang. Warga lainnya adalah Ibu Entih, 38 tahun, asal Kampung Cipadali RW 09, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang. Keduanya diketahui belum mampu membaca maupun menulis.
Yudha mengatakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menjadi salah satu jalur bagi warga untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.
Untuk warga berusia di bawah 23 tahun, menurut Yudha, layanan tersebut dapat diakses secara gratis melalui dukungan pemerintah. Sementara anak berusia 10 tahun hingga di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP dapat menggunakan KTP orang tua dan akta kelahiran untuk persyaratan administrasi.
“Bagi yang di bawah 23 tahun cukup membawa KTP dan akta kelahiran. Kalau usianya 10 sampai di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP, cukup menggunakan KTP orang tua,” jelasnya.
Yudha menyebut Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan sekitar Rp5,6 miliar melalui APBD tahun anggaran 2026 untuk penanganan anak tidak sekolah.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi salah satu jalur untuk membantu anak usia sekolah yang mengalami persoalan pendidikan, termasuk mereka yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.
“Kalau didaftarkan ke PKBM, untuk yang di bawah 23 tahun digratiskan karena ada bantuan operasional kesetaraan. APBD Garut juga bisa membantu kebutuhan sehari-hari agar anak tersebut memiliki ongkos untuk berangkat ke PKBM,” ucapnya.
Namun, skema pembiayaan berbeda bagi warga berusia di atas 23 tahun. Kelompok tersebut membutuhkan sumber pendanaan lain agar tetap memperoleh kesempatan belajar.
Yudha mencontohkan Ibu Entih yang kini berusia 38 tahun. Ia menilai pembiayaan pendidikan bagi warga seperti Ibu Entih dapat dikolaborasikan dengan program Garut Cerdas yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut.
“Untuk fenomena Ibu Entih yang sudah 38 tahun ini bisa dikolaborasikan pendanaannya dari Baznas karena ada program Garut Cerdas. Dinas Pendidikan bisa mengarahkan Baznas untuk membantu pembiayaan Ibu Entih supaya bisa masuk PKBM, karena untuk usia di atas 23 tahun tidak gratis,” ujarnya.
Yudha juga mendorong pemerintah desa mengambil peran lebih besar dalam upaya mencapai target 100 persen melek aksara. Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggerakkan pemerintahan desa untuk melakukan pendataan warga yang masih mengalami buta aksara.
Pendataan tersebut, kata dia, dapat dilakukan hingga tingkat RT dan RW karena aparat kewilayahan dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Desa bisa menggerakkan RT dan RW untuk mendata warganya yang buta aksara agar kemudian didaftarkan ke PKBM terdekat,” jelasnya.
Yudha juga mendorong Forum PKBM Kabupaten Garut lebih aktif menjangkau warga yang membutuhkan layanan pendidikan.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Forum PKBM, Agus Yuniantoro, serta Ketua Forum PKBM, Uleh Abdullah, mengenai pentingnya gerakan bersama untuk menemukan warga yang masih buta aksara.
“Tadi saya sudah bertemu dengan Sekjen Forum PKBM, Bapak Agus Yuniantoro, dan sudah komunikasi melalui telepon dengan Bapak Uleh Abdullah selaku Ketua Forum PKBM. Ini harus menjadi komitmen mereka juga. Mereka harus proaktif mencari warga Garut yang buta aksara,” ujarnya.
Upaya penanganan buta aksara juga dapat melibatkan mahasiswa. Yudha mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengenai kemungkinan melibatkan mahasiswa untuk membantu warga yang belum mampu membaca dan menulis.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa sudah diterapkan oleh mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut. Ia mencontohkan kegiatan mahasiswa IPI Garut di kawasan Kota Kulon yang memberikan pembelajaran membaca dan menulis kepada puluhan warga yang mengalami buta aksara.
“Ini sudah dilakukan oleh mahasiswa IPI Garut di Kota Kulon. Ada puluhan warga yang buta huruf belajar membaca dan menulis bersama mahasiswa IPI,” ungkapnya.
Yudha berharap persoalan buta aksara tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Warga yang mengetahui kerabat, tetangga, atau masyarakat di lingkungannya belum mampu membaca dan menulis dapat membantu melaporkannya kepada pemerintah desa, PKBM, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Menurutnya, target 100 persen melek aksara dapat terus diupayakan melalui keterlibatan berbagai pihak.
“Kita bisa menciptakan 100 persen melek huruf kalau semua mau berikhtiar dan bekerja sama. Bukan hanya pemerintah desa, warga juga yang mengetahui kerabat atau tetangganya buta huruf dan buta aksara silakan didaftarkan ke PKBM setempat,” kata Yudha.
Ia mengatakan penanganan buta aksara bukan sekadar mengejar angka statistik. Lebih dari itu, kemampuan membaca dan menulis menjadi bekal dasar bagi warga untuk menjalani kehidupan serta mempersiapkan masa depan.
“Harapan kita, warga Garut yang berusia di atas 10 tahun semuanya melek huruf, semuanya bisa membaca dan menulis demi masa depan mereka,” pungkasnya.
