Labuan Bajo, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menegaskan sistem zonasi dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) seharusnya ditentukan berdasarkan kajian akademis, dasar ilmiah, hingga kajian konseptual.
Karena menurutnya penentuan zonasi itu kemudian tidak bisa digeser-geser sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu, terutama investor. Belum ada jaminan zonasi seperti ini tidak akan berubah di masa yang akan datang.
Baca: Djarot Meminta Ampunan Tuhan Bagi Habib Pendoa Buruk
Hal itu dikatakan Ansy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat, perwakilan pemangku kepentingan TN Komodo, dan jajaran mitra kerja di Labuan Bajo, NTT, baru-baru ini.
"Saya ingin memberikan catatan kritis bahwa data yang dibangun dengan basis investasi yang semata-mata akomodasi capital keuntungan fantastis akan rentan menggeser zonasi-zonasi ini. Karena itu saya mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa konsisten dan berpegang teguh pada zonasi yang sudah ada. Jangan sampai nanti zonasi pemanfaatan membuka keran seluas-luasnya buat investasi,” tegas Ansy.
Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan itu juga mengkhawatirkan habitat atau ruang hidup Komodo dan komunitas semakin menyempit akibat adanya pembangunan wisata ini.
Pasalnya, ia melihat sejumlah pantai di Labuan Bajo yang sudah bukan ruang publik, karena semuanya sudah diprivatisasi oleh korporasi. Sehingga akses masyarakat untuk sampai ke pantai atau laut menjadi terbatas.
Baca: Puan Minta Perjuangkan Kesejahteraan Guru, Khususnya Honorer
"Jangan sampai dalam jangka panjang pulau ini mengalami hal yang sama. Karena itu pembangunan Jurassic Park di Loh Buaya di Pulau Rinca ini menurut saya harus betul-betul dikaji. Identitas Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata yang berbasiskan alam, jadi orang tidak bisa membedakan mana Taman Nasional Komodo yang berbasis alam dan mana yang sekedar sebagai Kebun Binatang. Ini yang harus dipikirkan,” pesan Ansy.
