Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo, mendorong pemerataan pendidikan di Ibu Kota melalui penambahan penerima bantuan pendidikan, perluasan program sekolah swasta gratis, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh warga Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
“Kebijakan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan biaya Pendidikan,” kata anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 9 Jakbar itu, dikutip Kamis (22/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan yang bertugas di Kebon Sirih tersebut mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta rencana beasiswa LPDP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jenjang S2 dan S3.
Menurut Chicha, pemerataan akses pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi warga di wilayah yang belum memiliki fasilitas sekolah memadai. Karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan anggaran pendidikan, terutama untuk mendukung program bantuan pendidikan dan memperluas jangkauan sekolah swasta gratis.
“Kami memperjuangkan agar anggaran pendidikan tetap terjaga, khususnya untuk KJP, KJMU, dan perluasan sekolah swasta gratis,” ucapnya.
Saat ini, jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta bertambah dari 40 menjadi 103 sekolah pada 2026, termasuk sekolah luar biasa (SLB). Penambahan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Chicha menilai, capaian Jakarta sebagai kota pelajar perlu dipertahankan melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pendidikan, lanjutnya, juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pelaksanaannya juga harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan artis cilik itu menyoroti perubahan desil kesejahteraan yang berpotensi memengaruhi status penerima KJP dan KJMU.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat mekanisme pengaduan agar warga yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan.
Ia mendorong optimalisasi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) serta aplikasi Cek Bansos sebagai sarana pengaduan dan tindak lanjut atas persoalan bantuan pendidikan.
Chicha juga meminta pengurus RT, RW, dan kader Dasawisma berperan aktif membantu melaporkan persoalan yang dialami warga di lingkungannya.
“Pelibatan unsur masyarakat diperlukan agar pengawasan penyaluran bantuan lebih efektif dan keluhan penerima dapat segera ditangani,” jelasnya.
Selain memperluas bantuan pendidikan, Chicha menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan renovasi sekolah, terutama di wilayah pinggiran, permukiman padat, dan Kepulauan Seribu.
Ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memetakan kondisi bangunan sekolah, menginventarisasi kebutuhan, serta menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat urgensi.
“Dinas Pendidikan harus menetapkan skala prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah, terutama di wilayah pinggiran,” ungkapnya.
Chicha memastikan DPRD DKI Jakarta akan mengawal pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan pembangunan dan renovasi sekolah.
Menurutnya, pengawasan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan tidak berhenti pada alokasi anggaran. Kami juga akan turun langsung untuk memastikan pembangunan dan renovasi sekolah berjalan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
