KIPAS angin di langit-langit berputar lambat, seolah enggan mengusir udara panas Jakarta yang meruap di awal Agustus 1945. Di luar sana, balatentara Dai Nippon masih berpatroli dengan senapan berbayonet, menjaga fasad kekuasaan yang sesungguhnya mulai retak. Perang Pasifik memasuki babak akhir, dan sayup-sayup kabar kekalahan Jepang mulai bocor dari radio-radio gelap yang diselundupkan para pemuda.
Namun, di dalam ruangan itu, waktu terasa berhenti.
Hari itu, 3 Agustus 1945. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah resmi ditutup pada pertengahan Juli lalu. Tugas merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar memang telah rampung, tetapi bagi Soekarno, pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Pria bernyali singa itu duduk menatap rekan-rekan pergerakannya. Pakaian putih-putihnya yang khas tampak necis, kontras dengan raut wajahnya yang memendam beban puluhan juta rakyat Nusantara. Di sebelahnya, Mohammad Hatta duduk dengan tenang. Hatta baru saja melepas kacamatanya, menyekanya perlahan dengan sapu tangan, sebelum kembali menatap tajam ke arah kertas-kertas catatan di atas meja.
"Kita tidak bisa membiarkan kekosongan ini berlarut, apalagi menjadi lautan darah," suara bariton Soekarno memecah keheningan. "Jepang sudah berjanji, ya. Tapi kemerdekaan ini harus kita yang susun batanya, satu demi satu. Terencana."
Bung Karno tahu betul posisinya yang bagai berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi, ia harus terus bernegosiasi dengan Gunseikanbu (Pemerintahan Militer Jepang) agar proses transisi kekuasaan tidak memicu pembantaian massal oleh tentara Jepang yang sedang terdesak dan panik. Di sisi lain, darah muda pergerakan—kelompok Sjahrir, Sukarni, dan Chaerul Saleh—mulai mendidih. Mereka menginginkan perebutan kekuasaan malam itu juga, lepas dari segala campur tangan "Panitia Jepang".
Rasionalitas di Tengah Gelora
"Bung, armada Sekutu sudah mendekat ke perairan kita. Kalau kita bertindak gegabah tanpa panitia transisi yang kuat, kita akan dianggap sebagai fasis bentukan Jepang oleh Sekutu," Hatta menimpali, suaranya datar namun berbobot. Logika Hatta selalu menjadi jangkar bagi gelora emosi Soekarno.
Diskusi hari itu bermuara pada satu fokus krusial: menyiapkan sebuah badan baru yang akan benar-benar menjadi mesin pemindah kekuasaan. Sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan. Mereka membahas siapa saja tokoh dari Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur yang harus dilibatkan. Kemerdekaan ini tidak boleh hanya menjadi milik orang-orang di Batavia; ia harus menggema hingga ke pelosok kepulauan.
Tokoh-tokoh sepuh seperti Radjiman Wedyodiningrat dan Ki Hajar Dewantara sesekali mengangguk, memberikan pertimbangan filosofis dan kultural tentang bagaimana menjaga mental rakyat agar tidak terbawa arus anarki saat otoritas Jepang tiba-tiba runtuh nantinya.
Asap rokok kretek mengepul, bercampur dengan aroma kopi tubruk yang mulai dingin. Di atas meja kayu itu, nasib sebuah bangsa sedang dikalkulasi dengan tingkat ketelitian yang luar biasa.
Bung Karno mencondongkan tubuhnya ke depan, mengetukkan jarinya ke meja. "Kita bentuk barisan. Organisasi harus rapi. Begitu momentum itu jatuh ke pangkuan kita, kita tidak sekadar memproklamasikan kata-kata, tapi kita memproklamasikan sebuah negara yang sudah punya kaki untuk berdiri."
Malam semakin larut di Jakarta. Suara jangkrik mulai terdengar menembus sela-sela jendela. Konsolidasi pada tanggal 3 Agustus itu mungkin tidak tercatat sebagai hari libur nasional, dan tidak diwarnai oleh tembakan meriam. Namun, di ruangan berpenerangan pendar lampu kuning tersebut, cetak biru kemerdekaan sedang dijahit dengan sangat hati-hati.
Mereka belum tahu bahwa hanya berselang tiga hari dari rapat tersebut, bom atom akan meratakan Hiroshima, dan sejarah akan berakselerasi dengan kecepatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun malam itu, Soekarno, Hatta, dan para bapak bangsa telah memastikan satu hal: jika badai sejarah itu tiba, kapal Republik Indonesia sudah siap untuk berlayar.
