Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, menyebut kebijakan dana kelurahan yang akan digelontorkan oleh Presiden Jokowi menunjukkan kebijakannya yang pro-rakyat.
Baca: Arteria Ajak Stop Polemik Dana Kelurahan, Berpikir Solutif
Tak hanya itu, Hasto melanjutkan, Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan yang aspiratif dan solutif dengan berbagai langkah yang kreatif dan inovatif.
"Ini adalah soal politik keberpihakan. Dalam konteks rencana kebijakan atau program dana kelurahan, jelas sekali ini adalah soal politik keberpihakan," ujar Hasto, Senin (22/10), menanggapi tudingan bahwa 'ada udang di balik batu' dari kebijakan tersebut, yaitu kebijakan politis menjelang Pilpres 2019.
Hasto menjelaskan awalnya kebijakan dana kelurahan itu datang dari aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diterima pada akhir Juli 2018 lalu.
Ia juga mengatakan, seandainya aspirasi tersebut dapat direalisasikan pada awal tahun 2019, diharapkan dana kelurahan bisa berperan seperti dana desa yang mampu menggerakkan perekonomian dan pembangunan rakyat Indonesia.
“Pak Jokowi berkomitmen kuat membangun dari pinggiran. Implementasinya desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Hasto.
Hasto menyebut pihak yang 'nyinyir' kebijakan tersebut sedang melakukan politik asal serang dan asal kritik. Bagi Hasto, itu menujukkan kualitas kepemimpinan dan ketidakjelasan keberpihakan politiknya. Untuk itu, Ia serahkan kepada rakyat untuk menilai.
Baca: TKN Jokowi-Ma'ruf Minta Oposisi Dukung Dana Kelurahan
"Pak Jokowi jelas telah menunjukkan keberpihakannya, ketika ada usulan atau aspirasi dari kelurahan yang disampaikan melalui Apeksi, Presiden Jokowi meresponnya dengan solusi. Itulah pemimpin yang sebenarnya," pungkas Hasto.
