Ikuti Kami

Komisi IV DPRD Cirebon: Sosialisasi Zonasi Sekolah Lemah

Bejo Kasiyono menilai sosialisasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 tingkat SMP masih lemah.

Komisi IV DPRD Cirebon: Sosialisasi Zonasi Sekolah Lemah
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiyono.

Cirebon, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiyono menilai sosialisasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 tingkat SMP masih lemah. 

Akibatnya, pengetahuan warga terhadap sistem yang digunakan menjadi minim. 

Baca: DPRD Kulon Progo Nilai Sistem Zonasi Sekolah Masih Kacau

Disisi lain Bejo menilai pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi itu juga penting.

“Saya rasa  sosialisasi mengenai sistem PPDB ini masih lemah. Masyarakat saya lihat masih kebingungan dengan sistem yang diterapkan,” jelas Bejo.

Bejo menilai masih banyak orang tua murid yang menitipkan pendaftaran anaknya melalui guru di sekolah sebelumnya. 

Hal tersebut kata Bejo menyebabkan orang tua murid tidak mengetahui mekanisme maupun tahapan yang dilalui.

“Makanya, mereka pada protes karena tidak mengetahui seperti apa pendaftaran anaknya. Jika sosialisasi gencar, saya yakin orang tua murid akan hadir sendiri untuk mendaftarkan anaknya dan mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan,” terangnya.

Disinggung mengenai masih banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, khususnya tingkat menengah pertama, Bejo menegaskan siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang memiliki kualitas setara dengan negeri.

“Jangan sampai siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tidak bersekolah, karena enggan melanjutkan di swasta. Ini tugas kita bersama dengan pemerataan pendidikan,” tandasnya.

Baca: Walkot Solo Imbau Peraturan Zonasi Dibarengi Infrastruktur

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, diperlukan perubahan paradigma pada orang tua murid mengenai sekolah yang akan dipilih. Karena, selama ini orang tua memaksakan anaknya untuk bersekolah di satu sekolah saja.

“Kita tidak boleh lagi membedakan sekolah favorit dan non favorit. Jika memang orang tua ingin di sekolah negeri, maka bisa menyesuaikan dengan kemampuan sang anak dan sistem yang digunakan oleh Disdik. Jangan memaksakan di satu sekolah saja, karena apabila tidak diterima, maka akan protes seperti yang terjadi sekarang,” pungkasnya

Quote