Makassar, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Sulsel fraksi PDI Perjuangan Risfayanti Muin menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mencoreng kehidupan sendi-sendi kemanusiaan.
Baca Said: Puan Tak Nangis BBM Naik, Dulu & Sekarang Beda
“Yang banyak menjadi korban dari tindakan kejahatan ini adalah perempuan dan anak-anak, praktiknya ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan segala macam cara yang marak terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya saat kegiatan rapat koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel, Rabu (7/9/2022) di Claro Hotel Jl. AP. Pettarani Kota Makassar menghadirkan anggota DPRD Provinsi dari fraksi PDI Perjuangan Risfayanti Muin sebagai salah satu Narasumber.
Risfa yang juga Pengurus DPD PDI Perjuangan Sulsel dan Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulsel menegaskan bahwa saat ini tecatat 88% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak sementara 12% adalah laki-laki.
Menurutnya, kasus perdagangan orang meningkat terus menerus, bukan hanya perempuan dan anak namun juga laki laki.
Sehingga, lanjutnya, hadirnya perda ini dapat mencegah dan menangani Tindak Perdagangan Orang secara umum serta akan menjadi payung hukum, Karena tidak jarang modus para pelaku dengan memberikan tawaran pekerjaan bagi calon korban.
“Sudah banyak kejadian, tadinya dijanjikan iming-iming lapangan pekerjaan, ternyata dijual, bahkan ada yang dijual sampai ke luar negeri,” ungkapnya.
“Kita juga berharap dan dorong agar DPRD kabupaten/Kota dapat melakukan tindak lanjut, pencegahan dan penanganan terhadap kasus serupa,” ujarnya.
“Sudah banyak kejadian, tadinya dijanjikan iming-iming lapangan pekerjaan, ternyata dijual, bahkan ada yang dijual sampai ke luar negeri,” pungkasnya.
Baca LSI: Elektabilitas PDI Perjuangan Teratas yaitu 26,6%
Kegiatan ini juga menghadirkan Sekprov Sulsel sebagai Keynote Speaker, sementara Pangdam, Kapolda dan Kajati bertindak juga sebagai Narasumber.
Kegiatan ini turut pula dihadiri perwakilan Kementerian Deputi PPPA, forkopimda provinsi, wali kota dan Bupati se-Sulsel, para kepala OPD.
Kurator Fransiska S.
