Pati, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan Moh Adi Pamungkas, menyatakan pihaknya siap membantu mencari solusi atas banyaknya peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan akibat pembaruan data.
DPRD bahkan siap mengalokasikan anggaran pokok pikiran (pokir) tahun 2027 untuk mendukung sektor kesehatan, termasuk membantu reaktivasi kepesertaan BPJS bagi warga yang membutuhkan.
“Kami membahas banyaknya BPJS yang nonaktif, hal ini sangat dirasakan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini mengandalkan BPJS untuk berobat,” kata Adi, Senin (9/3/2026).
Adi menjelaskan, persoalan tersebut banyak disampaikan warga saat kegiatan konsolidasi yang digelar di Kecamatan Batangan pada Sabtu, 7 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masyarakat mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka tidak dapat digunakan karena status kepesertaan berubah menjadi nonaktif.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi kurang mampu yang selama ini sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan.
Ia mengatakan, banyak warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS segmen PBI kini tidak lagi dapat memanfaatkan layanan kesehatan karena data kepesertaan mereka dinonaktifkan setelah proses pembaruan data oleh pemerintah.
Wilayah Kecamatan Batangan disebut menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan akibat penonaktifan peserta jaminan kesehatan tersebut. Banyak warga yang sebelumnya aktif sebagai peserta PBI kini harus menghadapi kendala saat hendak mengakses layanan kesehatan.
Adi menyampaikan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Bahkan Ketua DPRD Pati telah memberikan instruksi kepada anggota dewan untuk ikut mencarikan solusi agar masyarakat yang membutuhkan tetap bisa memperoleh jaminan kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Pati yang membidangi sektor kesehatan menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan dukungan anggaran melalui pokir pada tahun anggaran 2027. Langkah ini diharapkan dapat membantu proses reaktivasi kepesertaan BPJS bagi warga yang memang berhak menerima bantuan iuran.
Adi menegaskan bahwa DPRD akan berupaya mengawal persoalan ini agar tidak terus berlarut-larut dan tidak merugikan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan layanan kesehatan.
Ia juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera menemukan solusi konkret agar warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, DPRD Pati berharap masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak serta tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan medis di fasilitas kesehatan.
